ADVERTISEMENT

Majelis Adat Dayak Nasional Bertemu Jaksa Agung, Bahas Apa?

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 09 Agu 2022 18:41 WIB
Jaksa Agung Bertemu Majelis Adat Dayak Nasional
Jaksa Agung Bertemu Majelis Adat Dayak Nasional (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa. Pertemuan itu membahas peran tokoh adat dalam penegakan hukum restorative justice.

Burhanuddin mengatakan Kejaksaan memiliki program Rumah Restorative Justice (RJ) di mana Rumah RJ ini sudah berdiri di seluruh Indonesia. Rumah RJ tersebut dapat berkolaborasi dengan masyarakat adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak berdampak luas, kerugian yang sangat kecil, dan permasalahan dalam lingkup keluarga sehingga tidak memuat resistensi terjadi dalam masyarakat.

"Fungsi Rumah RJ di beberapa desa yang didirikan oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, tidak saja berfungsi dalam penyelesaian perkara pidana tetapi juga bisa menyelesaikan masalah keperdataan, masalah adat, termasuk tempat musyawarah untuk menyampaikan program-program yang ada di masyarakat, dan rembuk desa," ujar Jaksa Agung Burhanuddin dalam keterangan yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (9/8/2022).

Burhanuddin menyebut keterlibatan masyarakat adat dan tokoh agama sangat diharapkan dalam Rumah RJ, sehingga tidak semua permasalahan yang ada di masyarakat berujung di pengadilan.

Selain itu, Jaksa Agung memiliki program restorative justice yang humanis dimana dalam penyelesaian perkara, mengedepankan fungsi dominus litis Kejaksaan, dan melibatkan unsur agama serta adat dalam memberikan pertimbangan untuk memutus layak atau tidaknya perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

"Sudah lebih dari 2.000 kasus yang dihentikan penuntutannya melalui keadilan restoratif (restorative justice)," kata Burhanuddin.

Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Presiden MADN Marthin mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung. Marthin mengatakan agar pembangunan di Kalimantan yang selama ini diwujudkan dalam bentuk fisik yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), juga melakukan pembangunan di bidang hukum. Hal itu karena hukum masyarakat adat di seluruh Kalimantan masih berjalan, diakui, dan hidup, serta dalam pelaksanaannya agar diakomodasi.

"Kami menginginkan anak-anak Dayak berkarir di Kejaksaan RI dan bisa diterima sebagai pegawai Kejaksaan RI. Maka, perlu diberikan afirmasi atau pengecualian khusus mengingat secara sumber daya manusia (SDM) tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah lain," ujar Presiden MADN Marthin.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, dalam rekrutmen pegawai, rotasi, dan mutasi di Kejaksaan RI, tidak ada unsur agama, latar belakang, adat, dan daerah. Sebab, rekrutmen pegawai penerimaan pegawai di Kejaksaan RI dilaksanakan melalui CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau dari luar Kejaksaan.

"Promosi dan rotasi pegawai di Kejaksaan juga berdasarkan sistem yang diberlakukan oleh Kejaksaan RI dan memenuhi syarat lulus asesmen yang ditetapkan oleh Bidang Pembinaan," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menyampaikan, apabila seseorang memiliki kualitas dan mampu bersaing, secara otomatis dapat menduduki jabatan tertentu dan strategis di Kejaksaan RI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada MADN yang telah hadir di Kejaksaan dan berharap ke depannya agar masyarakat adat di Kalimantan dapat mengawasi kinerja Kejaksaan di tingkat daerah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri sehingga bisa bekerja secara profesional dan berintegritas serta tidak mengganggu kepentingan dan mencederai keadilan yang ada di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Marthin mengatakan siap menjaga dan mengawal program Kejaksaan di tingkat daerah. Ke depan, diharapkan dapat dibuat memorandum of understanding (MoU) antara Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) dan MADN terkait dengan kolaborasi dan kerja sama dalam mengoptimalkan dan mengoperasikan program-program Kejaksaan, melaksanakan program penyuluhan hukum di daerah/desa, melibatkan tokoh agama dan tokoh adat di daerah dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan restorative justice, serta mendukung penegakan hukum di daerah secara profesional dan proporsional.

Simak juga 'Ketua Dayak: Jangan Takut Mati Edy Mulyadi Jika Benar-benar Minta Maaf!':

[Gambas:Video 20detik]




(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT