ADVERTISEMENT

Anggota DPR Jawab Mahfud soal 'Kok Diam' di Kasus Brigadir J

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 09 Agu 2022 17:47 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)
Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menanggapi pertanyaan Menko Polhukam Mahfud Md yang menganggap DPR diam dalam kasus kematian Brigadir J atau Yoshua Hutabarat. Legislator di bidang hukum ini menegaskan DPR bukannya memilih diam dalam kasus Brigadir J.

"DPR kan juga dikritik oleh Pak Menko Polhukam, kok tidak banyak atau irit komentar terkait kasus ini. Padahal biasanya suka gegap gempita. Saya kira kami harus jelaskan bahwa kalau irit atau tidak berkomentar itu bukan berarti diam saja," kata Arsul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Arsul mengatakan kasus yang melibatkan sejumlah personel Polri ini merupakan kasus yang sensitif. Dia mengatakan pihaknya terus berkomunikasi secara informal setiap waktu dengan pimpinan Polri.

"Nah, dalam kasus yang sensitif ini, pimpinan Polri memang secara informal, kenapa kok secara informal, karena pada saat ini lagi reses. Itu terkait dengan perkembangan penanganan kasus tertembaknya atau terbunuhnya Brigadir J ini. Itu setiap saat setiap waktu," kata Waketum PPP itu.

Arsul mengatakan DPR menghindari mengambil langkah offside. Arsul menegaskan DPR tidak akan secara tiba-tiba mengumumkan seorang tersangka.

"Kami di DPR menghindari memang untuk offside ya. Buat offside itu saya, misalnya, yang berwenang mengumumkan tersangka itu kan Bareskrim Polri, jangan juga ada pejabat lain yang menyampaikan ada tersangka ketiga," kata Arsul.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama Kompas TV, Mahfud Md menyinggung faktor-faktor dalam kasus Brigadir J. Mahfud menyinggung DPR, yang disebutnya diam.

"Misalkan saya katakan, psikopolitisnya, semua masyarakat heran, kenapa sih ini DPR kok diam? Ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa... paling ramai manggil-manggil. Ini nggak ada, tuh," kata Mahfud.

Mahfud kemudian menyinggung istilah 'mabes dalam mabes'. Mabes yang dimaksud adalah markas besar.

"Ini bagian psikopolitis, adanya mabes di dalam mabes, itu yang punya aliansi sendiri-sendiri," ujar Mahfud Md.

Lihat Video: Ada Oknum yang Tak Suka, Pengacara Bharada E Minta Perlindungan Jokowi

[Gambas:Video 20detik]




(fca/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT