Mekanisme Pengadaan Sukhoi Belum Berubah

Jakarta - Pengadaan 6 pesawat Sukhoi masih direncanakan menggunakan fasilitas state credit. Pemerintah belum berencana menggunakan fasilitas lain, termasuk kredit ekspor dari Prancis.Demikian disampaikan Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (23/6/2006)."Itu (perubahan mekanisme) belum bisa dipastikan karena 28 Juni mendatang delegasi teknologi militer Indonesia dan Rusia baru akan bertemu dan membicarakannya. Jadi belum sampai pada pembicaraan teknis," jelas Sjafrie.Menurut Sjafrie, saat ini format pembelian peralatan militer harus berdasarkan government to government (G to G). Dalam hal ini, proses tersebut dilakukan antara Dephan RI melalui federal service Rusia yang menunjuk Rosoboron.Perusahaan yang diberi hak monopoli oleh pemerintah Rusia untuk pengadaan senjata inilah yang mempunyai otoritas menghubungi pabrik-pabrik pesawat Sukhoi itu.Skema pembayaran melalui G to G yang memakai state credit memiliki format khusus, yakni melalui bank pemerintah Indonesia dan bank pemerintah Rusia. Bukan seperti fasilitas kredit ekspor yang biasanya menggunakan bank penjamin atau lander. Proses pembelian melalui G to G dengan Rusia lebih murah ketimbang melalui lander Prancis.Dalam kesempatan itu Sjafrie juga menolak anggapan bahwa proses pengadaan Sukhoi berjalan lambat. Meski diakuinya ada 3 kali pertemuan yang gagal."Namun yang terpenting ada keputusan dan sudah ada sinyal dari 2 menteri, yakni antara Dephan dengan Departemen Keuangan untuk pengadaan Sukhoi sesuai tawaran Rusia itu," ungkap Sjafrie. (djo/)