FPDIP Tolak UUD Diamandemen Lagi

Jakarta - Usulan untuk memperbaiki aturan bernegara di Indonesia terus bergulir. DPD mengusulkan UUD 1945 diamandemenkan lagi. Tapi usulan ini ditolak keras oleh Fraksi PDIP karena dinilai belum diperlukan dalam waktu dekat."Kami belum berpikir untuk mengamandemen, soalnya sosialisasi amandemen sebelumnya saja belum tuntas," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/6/2006).Menurut politisi PDIP ini, sidang istimewa untuk mengamandemen UUD terkait kewenangan DPD dikhawatirkan akan diikuti oleh isu-isu lain. Karenanya supaya MPR fokus untuk periode ini cukup meneruskan sosialisasi UUD hasil amandemen."Kalau digelar sidang, nanti pasti akan melebar ke isu lain. Ini tidak baik, karena undang-undang baru dibuat malah mau diganti lagi," papar Tjahjo.Namun demikian Tjahjo mempersilakan DPD meneruskan usulan amandemen, karena itu merupakan hak DPD.Sementara itu terkait usulan perubahan Susduk DPR dan DPD yang diusulkan DPD, Tjahjo tidak mempermasalahkannya, asalkan disetujui oleh semua anggota dewan."Silakan saja, tapi lebih baik DPD serius untuk menjalankan tugasnya sebagaimana kewenangannya yang dimiliki saat ini," pinta Tjahjo. (ahm/)