Menhan: Usut Pelanggaran PBB Pasca Jajak Pendapat Timtim

Jakarta - Jajak pendapat di bumi Loro Sae pada September 1999 berujung prahara. Kerusuhan merebak antara pihak pro dan kontra integrasi. PBB dianggap ikut mempunyai andil atas terjadinya peristiwa ini. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pun diminta untuk mengusutnya."Kita meminta KKP mengungkap tindakan PBB yang dianggap tidak benar dalam proses jajak pendapat. Karena PBB tidak netral sehingga memancing tindak kekerasan di sana," Demikian disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Soedarsono, usai pelantikan pengurus yayasan kesejahteraan perumahan prajurit di kantor Dephan, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (23/6/2006).Menurutnya, saat delegasi KKP menemuinya, dia telah meminta agar persoalan ini diluruskan. Hal ini perlu dilakukan karena fakta-fakta tidak berimbang telah dibuat media barat pada waktu itu. "Seakan-akan semua kesalahan itu ada pada pemerintah dan TNI saja," cetusnya.Dia menuturkan, saat itu Unamet (pasukan PBB) tidak sepenuhnya netral dalam merekrut pegawai untuk jajak pendapat dan lebih memilih orang-orang yang apriori terhadap Indonesia. "Saya hanya meminta agar kesalahan PBB pada waktu itu diungkap atas nama KKP, begitu juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh Fretilin," pintanya.Juwono juga menyesalkan sikap Australia yang tidak mengakui peran TNI dan Polri di Timor Leste. Padahal kedatangan tentara perdamaian Australia yang tergabung dalam Interfet dapat berjalan lancar dengan dukungan Indonesia."Ini yang tidak pernah diakui. Padahal kedutaan Australia pada waktu itu mengatakan kepada saya tanpa bantuan TNI dan Polri tidak mungkin interfet akan sukses," imbuh juwono. (ndr/)