Semua Pemegang Saham Lapindo Mesti Bertanggung Jawab

Jakarta - Lambannya penanganan lumpur di Sidoarjo mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDIP DPR. Fraksi PDIP mendesak semua pihak yang memiliki saham di Lapindo Brantas bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian warga akibat kesalahan teknis dalam pegeboran di Sidoarjo itu."Seluruh pemilik saham, siapa pun itu harus bertanggung jawab," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Ramson Siagian kepada detikcom di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/6/2006).Menurut dia penanganan akibat semburan lumpur panas tersebut dinilai sangat lamban, padahal lumpur-lumpur itu sudah menjangkau perumahan masyarakat sekitar. Untuk itu, pemerintah harus segera mengambil alih penanganan dengan membuat perumahan pengungsi akibat bencana, rumah semi permanen dan membuat kolam penampungan yang lebih luas serta jalan-jalan darurat."Untuk sementara pemerintah harus mengambil alih, tetapi biayanya harus ditanggung oleh Lapindo," tukas dia.Ramson meminta pemerintah pusat dan daerah mengawasi pertangungjawaban Lapindo baik ganti rugi uang maupun pembangunan rumah-rumah permanen dan jalan-jalan darurat, karena jika jalan darurat tidak dibangun, akan terus terjadi kemacetan.Terkait penutupan semburan lumpur, Ramson meminta pemerintah segera mendatangkan alat penutup dari perusahaan yang memiliki kemampuan khusus untuk itu. Biayanya bisa ditanggung oleh pemerintah, namun Lapindo harus tetap mengganti."Setelah selesai tanggung jawab, Lapindo baru diproses hukum. Kalau diproses sekarang, dia akan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Suruh dia bertangung jawab dulu baru diproses hukum," tegas Ramson. (san/)