ADVERTISEMENT

Ibu Kota Kalsel Pindah: Walkot Bajarmasin Nolak, Walkot Banjarbaru Dukung

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Agu 2022 16:01 WIB
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Narkotika untuk terapi medis atau kesehatan. MK menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah.
Sidang MK (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Banjarmasin ke Banjarbaru berujung pertikaian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wali Kota (Walkot) Banjarmasin, Ibnu Sina tidak terima dan menggugat pemindahan itu. Adapun Walkot Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin sebaliknya yaitu mendukung sepenuhnya.

"Secara yuridis, pembentukan UU Kalsel menjadi semangat pembaruan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terpola secara menyeluruh," kata kuasa Walkot Banjarbaru, Hendra Fernadi sebagaimana dilansir website MK, Jumat (5/8/2022).

"Oleh karenanya, Pihak Terkait menilai dalil hukum Pemohon tentang kerugian yang di alaminya hanya bersifat imajiner. Sebab, perkembangan setiap usaha daerah berkembang sesuai dengan kultur dan keadaan daerahnya. Maka dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan langsung karena setiap daerah di Indonesia memiliki kebijakan berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing," sambung Hendra.

Kubu Walkot Banjarbaru menepis tudingan pemindahan ibu kota yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalil tersebut tidaklah relevan karena program Pemerintah Pusat terutama terkait pembangunan infratruktur bersifat merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Provinsi Kalimantan Selatanpun termasuk ke dalam wilayah yang akan mendapat hak yang sama untuk pengembangan infrasrukturnya.

"Selain itu, Pihak Terkait juga berpendapat setiap wilayah dalam satu provinsi yang terdiri atas kabupaten/kota diharuskan saling bersinergi guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya," ucap Hendra.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya juga bergabung ikut menggugat UU tersebut. Selain itu, ikut mengajukan permohonan Kadin Banjarmasin serta warga Banjarmasin Syrifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi. Adapun pemindahan ibu kota Kalsel disebutkan di Pasal 4 UU 8/2022 yang menyatakan:

Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

Pemohon menilai pemindahan itu tidak berdasarkan aspirasi dan hak- hak dasar kelompok masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota masyarakat Banjarmasin.

"Selama ini Kota Banjarmasin dinilai masih bisa menjadi ibu kota Kalimantan Selatan, karena tidak ada ancaman yang berarti yang dapat mengakibatkan lumpuhnya pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan," bebernya.

Lihat juga video 'Lahan Kritis di Wilayah Pesisir Kalsel Ditanami 10 Ribu Mangrove':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT