ADVERTISEMENT

Membedah RKUHP

Guru Besar UI Khawatirkan RKUHP Picu Politik Identitas

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Agu 2022 13:59 WIB
Ratusan mahasiswa demo di DPRD Kabupaten Probolinggo, menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Selasa (26/7/2022). Demo diwarnai kericuhan mahasiswa dengan polisi.
Demo RKUHP di Probolinggo, Jatim (M Rofiq/detikJatim)
Jakarta -

Guru besar Antropologi Hukum FH Universitas Indonesia (UI) Prof Sulistyowati Irianto mengkhawatirkan RKUHP karena memicu legalisasi politik identitas. Salah satunya karena diakuinya hukum ada/living law dalam RKUHP.

"Hukum adat yang mana?" kata Prof Sulistyowati Irianto dalam diskusi RKUHP Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera 'Siapa yang Otoritatif Merumuskan RKUHP?: Suatu Dialog Lintas Disiplin Ilmu', yang disiarkan di YouTube, Jumat (5/8/2022).

Prof Sulistyowati Irianto menyoroti kompilasi yang akan dibuat setelah RKUHP disahkan. Lalu dasar pijakan hukum adat yang bagaimana yang akan diakui negara.

"Bagaimana kompilasinya? Sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, bolateral. Itu tidak mudah," ucap Prof Sulistyowati Irianto.

Sebab, hukum adat sangat beragam. Sumbernya juga bisa dari moralitas, agama, dan etika. Begitupun bila sumbernya agama, meski sama-sama dari Islam, tetapi tafsir hukumnya berbeda.

"Setidaknya terdapat keragaman hukum adat. Van Vollenhoven menyebut ada 19 adat rechskringen, tetapi sebenarnya hukum ada jauh lebih leluasa dan kompleks," ujar Prof Sulistyowati Irianto.

Prof Sulistyowati Irianto mengilustrasikan hukum adat yang mendapat pengaruh agama, contohnya hukum waris. Ada pula hukum adat yang dipolitisasi seperti perundungan.

"Contoh hukum agama. Sama akidahnya, tetapi penafsirannya beda-beda. Antara sesama di muslim, di Depok dan Cianjur beda-beda. Pesantren juga beda-beda. Siapa yang boleh menjadi ahli waris dan bagiannya," ucap Prof Sulistyowati Irianto.

Prof Sulistyowati Irianto juga menyoroti kohabitiasi (kumpul kebo) dan zina.

"Hukum berasal dari tradisi moralitas, tapi jangan dicampuradukkan antara etika moral dan hukum. Nanti tidak bisa dikontrol," beber Prof Sulistyowati Irianto.

Secara tegas, polemik di atas akan membuat politik identitas menguat.

"Legalisasi hukum adat bisa melegalisasi politik identitas. Ini KUHP, hukum negara. Apakah boleh masyarakat kita, anak korban perkosaan, yang di kampung pada umumnya, kota juga, susah membedakan zina dan perkosaan. Segala aib harus dipulihkan dengan upacara. Upacara apa? Pernikahan. Apa kita mau seperti itu?" terang Prof Sulistyowati Irianto.

Atas dasar itu, Prof Sulistyowati Irianto meminta pengesahan RKUHP ditinjau lagi.

"Reformasi hukum adalah keniscayaan, tetapi perlu perumusan terbuka interdisiplin," pungkas Prof Sulistyowati Irianto.


Pengakuan hukum adat di RKUHP tertuang dalam Pasal 2 ayat 1:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini

Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Bagaimana bila ada yang melanggar hukum adat?

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana.Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f," demikian bunyi Pasal 601.

Pasal 66 ayat (1) huruf f yang dimaksud adalah pemenuhan kewajiban adat setempat.

Simak video 'RKUHP Hampir Final, Jokowi Minta 14 Masalah Didiskusikan Kembali':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/rdp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT