ADVERTISEMENT

ACT Diduga Pakai Dana Boeing Rp 10 M Bayar Utang Pakai Modus Kerja Fiktif

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 05 Agu 2022 10:52 WIB
Brigjen Ahmad Ramadhan
Karo Penmas Polri (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Dittipideksus Bareskrim Polri menemukan dugaan aliran dana donasi Boeing Rp 10 miliar ke Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang malah digunakan untuk membayar utang. Uang itu diduga digunakan dengan modus kerja sama fiktif.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan kerja sama itu terkait pemberian dana UMKM dan kemitraan penggalangan dana sosial dan kemanusiaan. Hal itu dirancang agar dana itu bisa digunakan di luar peruntukannya.

"Yang berisikan tentang pemberian dana pembinaan UMKM Rp 10 miliar dan kemitraan penggalangan dana (fundraising) sosial dan kemanusiaan dibuat sebagai upaya ACT untuk dapat menggunakan dana sosial Boeing di luar peruntukannya, pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT," kata Ramadhan kepada wartawan, Jumat (5/8/2022).

Perjanjian kerja sama itu tercantum pada Nomor ACT: 003/PERJ/ACT-KS212/II/2021 dan Nomor KS 212: 004-001/PKS/KS212-ACT/III/2021. Kini, total dana donasi yang disalahgunakan ACT berjumlah Rp 68 miliar.

"Dengan demikian, dana sosial Boeing yang diselewengkan pada awalnya berjumlah sekitar Rp 30 miliar, namun setelah dilakukan audit bertambah menjadi Rp 68 miliar. Kemudian, dana sebesar Rp 10 miliar untuk Koperasi Syariah 212 justru digunakan untuk membayar utang," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

"Kalau TPPU sampai 20 tahun," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Dua tersangka lainnya yakni Hariyana Hermain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Lihat Video: ACT Disebut Terima Rp 1,7 T, 50% Lebih Dipakai Beli Rumah-Villa

[Gambas:Video 20detik]



(azh/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT