.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penyelidikan dan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J dilakukan secara jujur. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu lalu bahwa beliau memerintahkan pada kami untuk membuka secara transparan, jujur sehingga proses penyidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses penyidikan yang kita lakukan juga betul-betul transparan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2022).
"Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan autopsi ulang dan kemarin telah dilaksanakan penetapan tersangka," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan beberapa informasi yang didapat dari pemeriksaan Tim Irsus. Sebanyak 25 personel Polri dari berbagai pangkat dan kesatuan diperiksa terkait tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
"Jadi Tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Berikut ini daftar kesatuan 25 personel Polri tersebut:
1. 3 personel pati bintang satu
2. 5 personel kombes
3. 3 personel AKBP
4. 2 personel kompol
5. 7 personel perwira menengah (pama)
6. 5 personel bintara dan tamtama
"Dari kesatuan DivPropam, Polres, dan juga ada beberapa personel dari Polda dan juga Bareskrim," ujar Kapolri.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Saksikan Video '25 Polisi Diperiksa Terkait Tewasnya Brigadir Yoshua':
Bahwa 25 personel ini masih terus menjalani pemeriksaan dan akan berkembang. Proses pemeriksaan terkait etika, namun tak tertutup kemungkinan terkait proses pidana.
"Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu terhadap 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud," imbuhnya.
