Batalkan UN Demi Hukum!

Jakarta - Terinjak-injak. Itulah perasaan para guru saat anak didik mereka dinyatakan tidak lulus. Hak guru untuk meluluskan para siswanya seolah-olah dicabut pemerintah dengan adanya Ujian Nasional (UN)."Apakah adil menentukan prestasi belajar 3 tahun dengan ujian selama 2 jam," cetus Retno Listyardi salah seorang guru di SMUN 13 Jakarta Utara, di Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta, Kamis (22/6/2006).Menurutnya, kurikulum 2004 mengedepankan aspek afektif (perasaan dan emosi), kognitif (pengetahuan), dan psikomotoris (aktivitas), namun UN hanya mampu menilai aspek ingatan belaka."Batalkan UN demi hukum," ketus Retno dengan geram.Dia menuturkan, kalau ingin menilai prestasi siswa selama 3 tahun belajar masih ada rapor dan ijazah yang lebih mencerminkan hal itu. Dia meminta agar hak menentukan kelulusan siswa dikembalikan kepada guru."UN ini kan sama dengan mempermainkan nasib murid. Dan saya sebagai guru, hak saya diinjak-injak," tandasnya. (ndr/)