ADVERTISEMENT

MA Hukum PUPR Ganti Rugi 21 Warga Terdampak Tol Serang-Panimbang

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 04 Agu 2022 12:08 WIB
Gedung MA
Gedung MA (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Serang -

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Kementerian PUPR terkait gugatan 21 warga terdampak pembangunan Tol Serang-Panimbang di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Kementerian dihukum untuk membayar ganti rugi terhadap warga terdampak.

Perkara ini bermula dari putusan Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan gugatan 21 warga pembebasan lahan untuk Tol Serang-Panimbang di Desa Bojong Catang. Tanah mereka diputuskan untuk setiap meternya dibayar dengan harga Rp 250 ribu.

Dalam putusan itu, Kementerian PUPR dihukum agar membayar ganti rugi untuk 21 warga dengan ketentuan pembayaran yang jumlahnya disebutkan dalam putusan. Warga bernama Ahmad Komara sisanya sebesar Rp 162 juta lebih, Dewi Siti 69 juta, Murtafiah 304 juta, Abdul Rohman Rp 12 juta, Irvan Winarno Rp 322 juta, Sa'arah Rp 190 juta dan 170 juta, Aliah Rp 71 juta dan Rp 365 juta, Sani Rp 228 juta, Nurhayati Rp 120 juta dan Rp 58 juta, Marjadi Rp 137 juta.

Kemudian, Rohanah Rp 127 juta, Adong Rp 187 juta dan 79 juta dan Rp 208 juta, Muslim Rp 469 juta, Herni 169 juta, Kasinah Rp 216 juta, Herawati Rp 173 juta, Salam 165 juta, Rasta Rp 187 juta, Asnawati 176 juta, Sanudin Rp 65 juta, dan terakhir Rizki Nugraha Rp 291 juta lebih.

Pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Serang itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor putusan Nomor 96/PDT/2022/PT BTN tertanggal 29 September 2020.

Kementerian PUPR kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke MA. Kementerian PUPR meminta agar putusan Pengadilan Tinggi Banten dibatalkan. Dalam pokok perkaranya, PUPR menyatakan bahwa perbuatan membayar atau mengkonsinyasikan uang penggantian atas bidang-bidang yang terkena dalam pengadaan tanah pembangunan Tol Serang-Panimbang adalah sah.

MA berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Menurut hakim, tanah para penggugat tidak dinilai sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan proyek tol. Padahal, demi keadilan hukum, para penggugat seharusnya memperoleh penggantian yang wajar.

MA pun berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum. Karena itu, hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Kementerian PUPR.

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi," demikian bunyi putusan MA sebagaimana dikutip detikcom, Serang, Kamis (4/8/2022).

Ketua majelis untuk perkara ini adalah Ibrahim dengan hakim anggota Dwi Sugiarto dan Haswandi. Putusan ini keluar pada 23 Maret 2022.

Lihat juga video 'Tahu Kah Kamu? Ternyata Ini Jalan Tol Pertama di Indonesia!':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT