ADVERTISEMENT

Bamsoet Puji Buku Baru Karya Prof Didin soal Model Negara Kesejahteraan

Erika Dyah - detikNews
Rabu, 03 Agu 2022 15:46 WIB
Bamsoet
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI sekaligus pendiri Brain Society (BS) Center Bambang Soesatyo mengapresiasi sepak terjang Prof. Didin S. Damanhuri. Menurutnya, Prof. Didin merupakan salah satu guru besar terbaik yang dimiliki Indonesia dari Institut Pertanian Bogor University (IPB University).

"Prof. Didin termasuk intelektual yang mengusulkan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara, atau yang kini dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sekaligus mengusulkan gagasan, apabila bentuk hukum PPHN berupa Ketetapan MPR tidak bisa dilakukan melalui perubahan konstitusi, maka bisa dilakukan melalui konsensus politik berupa Konvensi Ketatanegaraan," ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

"Terobosan hukum Konvensi Ketatanegaraan tersebut kini sedang ditindaklanjuti oleh MPR RI yang akan dibahas lebih mendalam melalui Panitia AdHoc yang akan dibentuk pada Rapat Paripurna MPR RI pada awal September 2022," imbuhnya.

Dalam kegiatan Purnabakti Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Didin S Damanhuri ini, Bamsoet mengungkap dirinya bersyukur Prof. Didin berkenan menjadi Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian BS Center. Lembaga think tank yang Bamsoet dirikan ini bergerak di bidang kajian dan penelitian mengenai isu ekonomi, politik, hukum, ideologi, sosial, budaya, dan demokrasi.

Ia mengatakan meski Prof. Didin sudah purnabakti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), IPB University masih mempercayakannya sebagai Guru Besar dengan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus). Sehingga pengabdian dan dedikasi Prof. Didin di IPB University maupun di berbagai tempat lainnya, seperti BS Center, masih akan terus berlanjut.

Lebih lanjut, Bamsoet menerangkan Prof. Didin banyak melahirkan karya tulis yang sangat menginspirasi. Baik itu tentang globalisasi perekonomian, paradigma pembangunan ekonomi nasional, hingga ekonomi politik dan pembangunan. Ia menilai berbagai karya tulis Prof. Didin mewakili kesahajaan pemikiran di satu sisi, dan ketajaman visi di sisi yang lain.

Bamsoet mengaku dirinya banyak terinspirasi oleh pemikiran Prof Didin saat menjadi mahasiswa maupun wartawan. Termasuk sikap kritis Prof. Didin terhadap berbagai isu kebijakan ekonomi dan pembangunan yang selalu dilandasi argumentasi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Sebagaimana dituangkan oleh Prof. Didin melalui bukunya, 'Model Negara Kesejahteraan Indonesia. Pendekatan Heterodoks' yang juga diluncurkan hari ini.

"Untuk memahami makna kesejahteraan, kita dapat merujuk pada beragam pendekatan dan sudut pandang. Misalnya dari perspektif konstitusi, pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Secara umum mengamanatkan kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian nasional. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Ia menambahkan kesejahteraan juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. Misalnya, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional mengalami kenaikan, namun masih terjadi kesenjangan IPM antar daerah. Hal ini terlihat dari IPM di Provinsi Jakarta yang mencapai 81,11, sedangkan di Provinsi Papua 60,62.

"Contoh lainnya, meskipun catatan angka kemiskinan cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini tidak berjalan linear dengan angka ketimpangan ekonomi yang cenderung mengalami stagnasi dalam dua dekade terakhir," tutur Bamsoet.

Berdasarkan catatan World Inequality Report 2022, rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia adalah 1 banding 19. Artinya, terang Bamsoet, masyarakat ekonomi kelas atas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari masyarakat ekonomi kelas bawah.

Bamsoet mengingatkan bangsa Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain untuk membangun negara kesejahteraan. Ia mencontohkan, Korea Selatan yang menjelang usia 74 tahun kemerdekaannya (3 tahun lebih muda dari Indonesia) telah tumbuh sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 34.983. Demikian pula China yang baru berdiri pada tahun 1949, telah meraih kemajuan yang sangat pesat.

"Salah satu kunci sukses mereka, tidak lepas karena memiliki perencanaan jangka panjang, sehingga siapapun presidennya, program pembangunan tetap berjalan. Tidak heran jika Prof. Didin dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya keberadaan PPHN bagi Indonesia, sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, jadi bukan diserahkan semata kepada pasar bebas," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung di Kampus IPB Bogor ini turut dihadiri oleh anggota DPD RI Prof. Jimly Asshiddiqie, Rektor IPB University Prof. Arif Satria, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University Prof. Tridoyo Kusumastanto, Guru Besar IPB University Bungaran Saragih, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Direktur Eksekutif INDEF Dr. Tauhid Ahmad,Wakil Ketua Umum ICMI Jafar Hapsah, serta staf khusus Menteri Investasi sekaligus Plt Ketua Umum HIPMI Eka Sastra.

Simak juga 'Yandri Susanto Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT