.webp)
Partai Buruh bakal mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada 12 Agustus 2022. Namun hari ini sejumlah kader Partai Buruh bakal terlebih dulu menyambangi kantor KPU.
"Betul, jam 11.00 WIB. Partai Buruh nanti berencana akan mengkonsultasikan data keanggotaan dan kepengurusan mereka yang mereka miliki dalam rangka persiapan pendaftaran partai politik," kata Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).
Dia mengatakan Partai Buruh sebelumnya menyambangi kantor KPU untuk berkonsultasi terkait data keanggotaan, Minggu (31/7). Saat itu KPU juga telah memberikan penjelasan kepada sejumlah kader Partai Buruh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kami akan berikan penjelasan yang sama dan kami juga akan mengecek kelengkapan data partai tersebut," ucap Idham.
"Prinsipnya, KPU akan memberikan pelayanan terhadap partai politik yang sedang melakukan unggah atau uploading data terhadap aplikasi Sipol, sehingga semua proses dapat berjalan dengan lancar," sambungnya.
Idham menuturkan konsultasi itu berkaitan dengan format data yang tidak sesuai dengan aplikasi Sipol. "Menurut petugas helpdesk jadi data berformat file Excel tersebut itu ada ketidaksesuaian dengan format Sipol. Itu yang pada hari Minggu saat konsultasi sudah dijelaskan. Tapi tentunya nanti di hari Rabu kita akan cek kembali data tersebut," kata Idham.
Diketahui, Partai Buruh siap mendaftar menjadi peserta Pemilu 2024 ke KPU pada 12 Agustus nanti. Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi memastikan akan didampingi 5.000 orang dari kelas pekerja saat mendaftar.
"Kita akan daftar secara resmi di tanggal 12 Agustus jam 13.00 WIB hari Jumat, dengan didampingi kelas pekerja kurang lebih 5.000 orang," kata Agus saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/8).
Agus mengatakan pihaknya telah melengkapi syarat-syarat sesuai PKPU. Dia optimistis Partai Buruh akan diterima sebagai peserta pemilu mendatang.
"Kami akan daftar tanggal 12 Agustus ini akan membawa data database, data-data secara Sipol sesuai UU tadi, sudah kita penuhi, akan kita daftar 100 persen provinsi, 90 persen kabupaten/kota, 50 persen kecamatan, plus keanggotaan seribu atau seperseribu di tiap kabupaten/kota," ujarnya.
Lihat juga video ' Anggaran Pemilu 2024 Belum Sepenuhnya Disetujui Kemenkeu':
