ADVERTISEMENT

KLHK Buat Kebijakan Pengelolaan Khusus Kawasan Hutan

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 20:05 WIB
Foto udara kawasan ladang ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), kaki Gunung Kerinci, Jambi, Senin (29/11/2021). Penebangan kayu dan pembukaan lahan ilegal dalam kawasan lindung taman nasional setempat masih terus terjadi dan bertambah parah dalam beberapa tahun terakhir. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Jakarta -

Pemerintah menghadirkan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) guna mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membuat Perhutani lebih fokus pada bisnis usahanya.

Dalam Webinar Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) yang digelar pada Kamis (21/7), Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto mengatakan peran hutan di Pulau Jawa sebagai penyangga ekosistem begitu krusial. Terlebih bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, tanpa mengesampingkan masalah ekologi dan sosialnya.

Berdasarkan data BPS di 2021, ungkap Bambang, dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan 36,7%-nya termasuk kategori miskin. Sementara angka kemiskinan di Pulau Jawa sebanyak 14 juta orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 26,5 juta penduduk.

Selain itu, potret lahan kritis yang ada di Pulau Jawa menunjukkan dari 2,1 juta Ha lahan kritis di Jawa, 472 ribu ha berada di dalam kawasan hutan. Data lain memperlihatkan desa atau kampung yang berada di dalam kawasan hutan yang terisolir seluas 7.235 Ha, tambak terlantar seluas 31.112 Ha, pertambangan seluas 1.246 Ha, dan jalan yang melintasi kawasan hutan seluas 225 Ha.

"Kondisi tersebut membuka kesadaran bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

Ia mengungkap perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Jawa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 125 ayat (7). Aturan tersebut menyatakan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Adapun peruntukannya, yaitu kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan (konflik tenurial, konflik misal pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan pengganti, hutan cadangan, hutan pangonan, proses TMKH), penggunaan kawasan hutan (IPPKH, PPKH, Lahan kompensasi), Rehabilitasi hutan (RHL, Lahan kritis), Perlindungan hutan (kriteria lindung), dan pemanfaatan jasa lingkungan (kerja sama) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"KHDPK dengan instrumen rehabilitasi juga akan mengatasi 46% lahan kritis di Pulau Jawa. Proses identifikasi lapangan yang semakin baik, akan mampu menjamin perlindungan ekologis hutan di Pulau Jawa secara terukur dan terintegrasi. Pelibatan sebanyak mungkin masyarakat desa di sekitar hutan diharapkan mampu mengakselerasi fungsi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan," tutur Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengungkap pasca penetapan SK 287 Tahun 2022 tentang Penetapan KHDPK, pihaknya mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri LHK dalam mengakomodir dinamika dan fakta di lapangan. Peraturan dalam bentuk pedoman untuk KHDPK secara umum termasuk di dalamnya Perhutanan Sosial.

Sementara itu, ia mengatakan pihaknya telah mengatur regulasi untuk mengatasi keresahan sebagian karyawan Perhutani karena adanya SK KHDPK. Menurutnya, karyawan Perhutani akan bertransformasi menjadi pendamping Perhutanan Sosial dengan pengembangan kompetensi melalui learning management system.

Sebagai informasi, webinar Pesona bertajuk 'Berbagi Pengetahuan Perhutanan Sosial (Belajar) dari Jawa' ini menghadirkan narasumber lain, yaitu Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Catur Endah Prasetiani, Kepala Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) Ojom Somantri, dan Ketua KTH Sumber Makmur Abdi (Sumadi) Gus Nur Hidayat dan dimoderatori oleh Anggota Tim Penggerak Perhutanan Sosial, Swary Utami Dewi.

Simak juga 'KLHK Targetkan Tahun 2030 Indonesia Capai Net Sink Sektor Kehutanan':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT