ADVERTISEMENT

Direktur Impor Kemendag Diperiksa Jadi Saksi Kasus Impor Baja

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 18:53 WIB
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)
Kejaksaan Agung (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan kasus korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021. Hari ini tim penyidik memeriksa Direktur Impor pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, berinisial MS sebagai saksi.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang saksi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Saksi yang diperiksa adalah MS selaku Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan ESP selaku ASN (Staf Kementerian Perdagangan RI).

Selain itu, saksi yang diperiksa atas nama 6 tersangka korporasi adalah M selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016-2021," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Taufik (T) selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), dan BHL selaku swasta owner atau pemilik dari PT Meraseti Logistic Indonesia.

Selain itu, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 6 tersangka korporasi, yaitu PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU.

Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Simak juga 'Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi Impor Besi di Kemendag':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT