ADVERTISEMENT

KPK Surati Interpol Minta Terbitkan Red Notice Bupati Mamberamo Tengah

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 10:32 WIB
Ricky Ham Pagawak adalah Bupati Mamberamo Tengah yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK. Bupati tersebut terlibat kasus suap dan gratifikasi.
Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

KPK mengirim surat permohonan penerbitan red notice untuk memburu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang kabur ke Papua Nugini. Surat tersebut dikirim ke Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Betul, KPK juga telah berkirim surat ke Kapolri up. Sekretaris NCB Interpol Indonesia," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/8/2022).

Ali mengatakan surat permohonan tersebut merupakan bentuk sinergisitas aparat penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Permintaan bantuan ini sebagai bentuk sinergi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujarnya.

Dandim Jayawijaya Diduga Bantu Ricky Kabur

Adapun dalam perkara ini, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, yang merupakan tersangka KPK, saat ini masih menjadi buron. Pelarian Ricky itu diduga dibantu sejumlah pihak, termasuk oknum dari TNI.

Salah seorang sumber menyebutkan bahwa oknum itu adalah Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib. KPK pun telah menyurati Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berkaitan dengan hal itu.

"Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di lobi gedung KPK, Senin (1/8/2022).

"Surat juga sudah kami kirimkan ke pihak TNI," lanjut Ali.

Ali mengatakan koordinasi antara KPK dan TNI itu merupakan bentuk sinergi aparat penegak hukum. Dia berharap dengan adanya koordinasi itu, kepastian hukum dapat segara tercapai.

"Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud," terangnya.

Tak hanya itu, Ali juga menyebut KPK telah bersurat kepada pihak Gubernur Provinsi Papua. Dalam suratnya, KPK meminta Pemprov Papua turut membantu mencari keberadaan Ricky Ham.

"KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan Tersangka dimaksud," ujar Ali.

Selain itu, Ali meyakinkan Gubernur Papua untuk tetap memantau roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengah sehingga proses pemerintahan setelah kaburnya Ricky tetap berjalan normal.

"Gubernur juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengah sehingga tetap berjalan normal," tuturnya.

Adapun soal Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, kata Ali, pihak KPK telah resmi memasukkan Ricky dalam daftar pencarian orang (DPO). Penetapan DPO itu telah resmi sejak 15 Juli lalu.

"Tersangka Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah periode 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023, saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022," tegas Ali.

Ali memastikan pihaknya bakal terus melakukan upaya pencarian terhadap Ricky. Tak hanya itu, penyidik juga masih terus mencecar pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan Ricky.

"Tim KPK masih terus melakukan pencarian keberadaan DPO dimaksud, di antaranya melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan dari Tersangka," tutup Ali.

Simak juga video 'Bupati Mamberamo Tengah Masuk DPO KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT