Bentrok Petani Vs Aparat di Lombok Tengah Kembali Terjadi

Lombok - Bentrokan antara aparat dan petani di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali terjadi. Seorang petani dikabarkan terluka akibat tembakan aparat kepolisian."Dalam kejadian ini satu orang petani akhirnya ditangkap, dipukuli, dan ditembak di tempat hingga pingsan, kaki kanannya mengeluarkan darah," ungkap Henry Saragih, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (22/6/2006).Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu 21 Juni 2006 pukul 08.30 pagi WITA, saat aparat Pemda Lombok Tengah datang ke desa Tanak Awu. Mereka melakukan pengukuran dan pematokan di atas tanah pertanian sengketa antara petani Tanak Awu dengan PT. Angkasa Pura II.Kedatangan aparat Pemda dikawal oleh kurang lebih 10 truk pasukan Brimob dan ratusan pasukan perintis kepolisian.Dalam barisan pengawal Pemda juga terdapat 50 orang preman Pamswakarsa. Di lokasi kejadian terlihat juga sebuah helikopter, 1 unit panser dan 1 unit water canon. Melalui helikopter polisi terdengar seruan yang ditengarai warga sebagai Kapolda NTB."Dia mengumumkan agar masyarakat tidak menghalang-halangi tim pengukuran lahan. Helikopter sempat dua kali mendarat di tengah lahan pertanian," tuturnya.Sebelumnya, pihak pemerintah daerah dan PT Angkasa Pura II berencana membanguan bandara di atas tanah seluas kurang lebih 800 hektar yang meliputi Desa Tanak Awu. Namun dalam prosesnya, terjadi ketidaksepakatan antara warga dan pemerintah. Selama ini pemerintah mencoba mengusir warga yang tetap bertahan sejak tahun 1997.Henry juga menyatakan, para petani Tanak Awu telah lama mengalami tindakan teror dan intimidasi dari berbagai pihak. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 September 2005, saat polisi setempat membubarkan secara paksa Rapat Umum Petani yang akan diselenggarakan di Tanak Awu.Dalam peristiwa tersebut aparat kepolisian menembaki petani, yang mengakibatkan 27 orang terkena luka tembak dan 6 lainnya terkena luka pukul.Dia juga menilai pemerintah menggunakan cara-cara orde baru untuk mengintimidasi warga yang enggan menyerahkan tanahnya. Pemerintah menangkapi para pimpinan petani agar warga Tanak Awu mau melepaskan tanah pertaniannya."Pemerintah juga selalu mengawasi setiap rapat-rapat yang diadakan petani. Bahkan rapat umum petani yang dilakukan bulan September tahun lalu dibubarkan secara brutal," tuturnya menyesalkan. (fjr/)