Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut PDI Perjuangan telah menunjuk Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun sebagai penanggung jawab terkait struktur organisasi di DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Penunjukan ini atas instruksi ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Berpolitik itu mengikuti aturan main, tetapi kami juga mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi penerapan daerah otonomi baru di Papua. Karena Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menugaskan kepada Bapak Komarudin Watubun untuk mempersiapkan seluruh aspek-aspek organisatoris yang menjadi konsekuensi dari pelaksanaan pemekaran di wilayah Papua tersebut. Sehingga struktur partai juga dipersiapkan dengan baik," kata Hasto di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).
Hasto menuturkan belum ada perubahan syarat pendaftaran parpol peserta pemilu yang berkaitan dengan DOB Papua. Kendati demikian, PDIP akan akan menyiapkan perangkat organisasi di Papua secepatnya apabila diperlukan untuk memenuhi syarat KPU.
"Tetapi dari hasil konsultasi kami terhadap KPU, belum ada perubahan terkait dengan perubahan dan penambahan daerah otonomi baru di Papua. Meskipun demikian sekali lagi kami telah mengantisipasi sekiranya di masa depan hal tersebut akan menjadi tambahan suatu ketentuan dari KPU," jelasnya.
Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan 3 undang-undang terkait pemekaran provinsi Papua, yakni UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan. Ketiga undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (30/6) lalu.
