Pemerintah Dinilai Tak Efektif Ambil Alih Bisnis Militer

Jakarta - Proses pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah dianggap tidak efektif dan tidak dramatis. Pemerintah dianggap hanya mentransformasi perusahaan militer yang menguntungkan menjadi BUMN. Tapi tidak kepada yayasan dan koperasi."Pemerintah telah menyatakan akan mentransformasi beberapa perusahaan militer yang menguntungkan menjadi BUMN. Tapi mereka mengizinakn militer terus melakukan kegiatan di yayasan dan koperasi yang awal sejarahnya pernah berubah untuk kepentingan komersil," kata peneliti Human Rights Watch Lisa Misol.Hal itu dikatakan Misol yang didampingi Direktur Pelaksana Divisi Asia Brad Adam dalam peuncuran laporan setebal 136 halaman dengan judul "Too High a Price: A Human Right Cost of the Indonesia Militery Economic Activities" di hotel Arya Duta, Jl Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2006).Menurutnya, peraturan yang melarang kegiatan militer yang tercantum dalam UU TNI untuk mencari keuntungan belum dilaksanakan. Kegiatan usaha oleh perusahaan militer mempertegas reputasi yang lekat pada TNI, sewenang-wenang, korup, dan tidak pernah terjangkau hukum."Pemerintah Indonesia menyatakan keinginan untuk membuat militer profesional. Tapi kita lihat bukti perubahannya masih kecil," ujar peneliti bisnis dan HAM ini.Misol melanjutkan, tentara telah dianggap melanggar hukum dan HAM serta menyembunyikan uang yang didapatkan di lapangan. Seharusnya reformasi militer itu juga mengeluarkan tentara dari bisnis dan mengusut mereka yang melanggar hukum.Misol menjelaskan, militer memiliki dampak buruk bagi rakyat sipil dengan cara mengintimadisi dan kekerasan. Hal ini dampak dari pemerintah yang tidak bisa mengontrol biaya TNI.Menurut Misol, militer dibiarkan mencari uang di luar anggaran pemerintah melalui jaringan bisnis ilegal dan legal. Kegiatan ini dinilai tidak dikontrol pusat komando militer dan dibiarkan berkembang akibat desakan kebutuhan anggaran. HRW mencontohkan beberapa kegiatan militer yang berdampak negatif. Beberapa usaha dalam over logging, ekspor kayu ilegal ke Malaysia di Kalimantan Timur, Penambangan ilegal di Kalimantan Selatan, penyedia jasa keamanan untuk PT Freeport di Papua, penyitaan properti saat konflik di Aceh, serta bentrokan antara aparat TNI dan Polri di Sumut akibat rebutan bisnis yang tidak halal.Menurutnya, pihaknya dapat memahami anggaran pertahanan di Indonesia paling rendah dibanding negara tetangga. Namun hal itu tidak separah yang dikemukakan pemerintah. Karena selama ini militer di Indonesia mendapatkan biaya tambahan. Hanya saja pengawasannya saja yang lemah."Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai militer. Kerja sambilan yang dilakukan militer bukanlah jawaban. Para pemimpin Indonesia harus sepakat memberikan anggaran yang proposional tapi diawasi dan dilaporkan secara akurat," urainya. (ary/)