ADVERTISEMENT

Terdakwa Dono Purwoko Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi IPDN

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 01 Agu 2022 16:38 WIB
Terdakwa Dono Purwoko Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi IPDN
Sidang Terdakwa Dono Purwoko (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko, dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Jaksa meyakini Dono bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa pada 2011.

"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan, terdakwa Dono Purwoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK Ikhsan Fernandi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (1/8/2022).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dono Purwoko berupa pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," imbuhnya.

Jaksa meyakini terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Jaksa juga menuntut Dono membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana badan selama 6 bulan.

"Pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa ditahan," ujar jaksa.

Hal-hal yang memberatkan tuntutan ialah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta merugikan kerugian negara atau daerah. Selain itu, hasil pekerjaan terdakwa tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dipergunakan secara sempurna.

Sedangkan hal-hal yang meringankan tuntutan adalah terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya secara langsung. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum.

"Hal-hal meringankan, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya secara langsung, terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.

Dakwaan

Sebelumnya, Dono Purwoko didakwa merugikan negara Rp 19,749 miliar. Jaksa mengatakan kerugian ini dari proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa pada 2011.

"Terdakwa bersama-sama Dudi Jocom selaku PPK pada Satker Setjen Kemendagri melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp 19.749.384.767,24," ujar jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/3).

Berikut ini rinciannya:

- Dudy Jocom Rp 3,5 miliar
- Konsultan perencana PT BITA Enercon Engineering, Torret Koesbiantoro Rp 275 juta
- Konsultan management konstruksi PT Artefak Arkindo, Djoko Santoso Rp 150 juta
- PT Adhi Karya (Persero) TBK senilai Rp 15.824.384.767 (miliar).

Jaksa mengatakan PT Adhi Karya menang lelang proyek karena adanya permainan. PT Adhi Karya juga sudah menerima pembayaran, padahal pekerjaan proyek belum selesai.

"Melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan menerima pembayaran seluruhnya atas pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai 100 persen dalam pengadaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kemendagri tahun anggaran 2011," kata jaksa KPK.

Atas dasar itu, Dono Purwoko didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(whn/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT