.webp)
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera mengimplementasikan aturan penghapusan data STNK yang mati pajak selama 2 tahun. Implementasi tersebut sesuai dengan aturan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
"Kita ingin secepat-cepatnya ya, karena aturan ini sudah sejak 2009 di undang-undang," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/7/2022).
Ia mengatakan, jika aturan tersebut telah dijalankan maka kendaraan yang pajaknya mati selama dua tahun akan dianggap bodong. Melalui aturan ini diharapkan masyarakat bisa lebih disiplin membayar pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin data ini kita pastikan valid karena dengan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Langkah untuk pembangunan masyarakat dengan lebih baik," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan kevalidan data tersebut ditunjukkan melalui sistem single data kendaraan.
"Tentu ini inisiatif yang baik. Seperti data konfirmasi ke masyarakat. Ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data dan beberapa program yang disampaikan oleh Dirjen maupun Pak Kakorlantas tadi," kata Rivan.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni agar implementasi aturan tersebut berjalan dengan baik maka butuh sinergitas bersama.
"Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik dipusat maupun didaerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan," tutup Agus.
Simak Video 'Aturan STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Jadi Bodong Bakal Diterapkan':
