.webp)
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, menilai positif respons Polri terhadap permintaan keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Seperti diketahui, dalam proses kasus Brigadir J, pengacara keluarga mendesak sejumlah hal kepada Polri.
Desakan pengacara keluarga Brigadir J antara lain penonaktifan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi, autopsi ulang jenazah Brigadir J, hingga upacara kedinasan Polri saat jenazah Brigadir J dikebumikan lagi hari ini.
"Ada progres, itikad akomodatif ya. Itu hal yang wajar dalam proses pengungkapan. Tentu hal yang positif ketika kehendak atau dorongan dari keluarga korban dan masyarakat sipil itu diterima dan dilakukan kepolisian," kata Isnur kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isnur mendorong Kapolri dan tim khusus bentukannya untuk mengungkap sejujur-jujurnya peristiwa di balik penembakan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo. Jika ditemukan bukti pidana, Insur mendesak oknum yang terlibat dibawa ke muka pengadilan.
"Penting bagi Kapolri dan Komnas HAM yang sudah membentuk tim, membuka sebenar-benarnya. Dan ketika ada dugaan peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi, harus dibawa ke ranah pidana agar terangnya perkara," ujar Isnur.
Isnur mengatakan kepercayaan publik pada Polri dipertaruhkan di kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo. Apalagi, tambahnya, masyarakat selama ini merasa sulit mencari keadilan.
"Nah ini menjadi pertaruhan. Selama ini masyarakat sangat sulit mencari keadilan. Nah ini pertaruhan juga apakah kepolisian bisa mengungkapkan adanya kekerasan atau penyiksaan di sana. Penting bagi kepolisian mengungkap yang sebenar-benarnya, agar apa? Agar kita percaya polisi, agar masyarakat bisa mempercayai polisi," tutur Isnur.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Isnur menyampaikan jika kasus Brigadir J tak terusut tuntas, masyarakat akan semakin khawatir dengan penegakan hukum di Indonesia. Dia khawatir ke depan akan terjadi kasus serupa Brigadir J dan diselesaikan dengan penjelasan yang dipertanyakan kebenarannya.
"Ke depan kalau ini tidak dibongkar, maka masyarakat semakin khawatir, akan banyak peristiwa orang meninggal di tahanan, selesai dengan penjelasan bunuh diri dan lain-lain," ungkap Isnur.
"Ini adalah keharusan timnya Kapolri dan Komnas HAM membongkar semua agar rasa keadilan bagi korban tercapai, dan kepercayaan publik pada kepolisian kembali tumbuh. Tentu kita menunggu waktu ya, tentu sekarang kita beum bisa menilai cukup atau tidak upaya-upaya yang sudah dilakukan," jelas Isnur.
Isnur mengaku akan percaya dengan hasil investigasi tim bentukan Kapolri bila kasus penembakan Brigadir J sudah diuji di pengadilan. "Kita bisa menilai saat kemudian rangkaian utuh peristiwa itu dibuka dan dibawa ke pengadilan, baru kita bisa percaya," lanjut dia.
Dia pun memaklumi spekulasi atau dugaan-dugaan publik soal peristiwa yang memicu penembakan Brigadir J. Isnur menuturkan tak hanya publik yang mendesak Polri transparan, namun Menko Polhukam Mahfud Md serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendesak hal yang sama kepada Polri.
"Jadi menjadi maklum masyarakat curiga bahwa cerita itu tidak jujur. Apalagi Pak Mahfud, Pak Jokowi mendorong meminta kepolisian terbuka. Apalagi awalnya CCTV hilang, lalu CCTV ada. Jadi teramat banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami liat dan itu seperti ada rekayasa," pungkas Isnur.
