ADVERTISEMENT

Perspektif

GAYa NUSANTARA Sebut Pemprov DKI LGBT-fobia soal Citayam Fashion Week

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 28 Jul 2022 16:07 WIB
Sejumlah warga beraktivitas di Zebra Cross, Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (27/7/2022). Lokasi yang dikenal sebagai Citayam Fashion Week (CFW) ini tetap ramai kala jam pulang kerja.
Ilustrasi suasana Citayam Fashion Week (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan anak-anak perlu dilindungi dari pengaruh lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di kawasan Dukuh Atas yang sering disebut sebagai Citayam Fashion Week. Dinas Sosial DKI juga menggolongkan remaja pria yang berdandan bak perempuan ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sikap Pemprov DKI ini pun menuai kritik.

Pembina Yayasan GAYa NUSANTARA, Dede Oetomo, yang mengadvokasi isu-isu hak LGBT, menilai sikap Pemprov DKI cenderung menampakkan kebencian dan diskriminasi terhadap orang yang mempunyai identitas seksual dan orientasi seksual tertentu.

"Ini sikap LGBT-fobia yang kacau," kata Dede Oetomo membagikan perspektifnya kepada detikcom, Kamis (28/7/2022).

Kekacauan sikap Pemprov DKI dinilainya tecermin pada kerancuan pandangan soal ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksual. Ekspresi gender bisa beraneka macam. Namun masalah ekspresi gender berbeda dengan masalah identitas gender, dalam hal ini transeksual (berubah jenis kelamin), dan berbeda pula dengan orientasi seksual (lesbian, gay, biseksual).

Di Citayam Fashion Week, sering terpantau anak muda yang mengenakan busana yang dinilai tidak sesuai dengan identitas gender si pemakai. Hal-hal seperti ini, menurut Dede, tidak perlu disikapi terlalu jauh.

"Saya pikir ini (sikap Pemprov DKI) reaksi berlebihan yang menunjukkan ketidakpahaman generasi pejabat akan kreativitas busana yang memang dapat melibatkan eksperimentasi dengan ekspresi gender," kata Dede Oetomo.

Menurut Dede, ekspresi gender adalah bagian dari keberagaman. Seharusnya, Pemprov DKI memfasilitasi kebebasan berekspresi tersebut. Citayam Fashion Week berpotensi menjadi ajang kreativitas lebih jauh lagi.

Di sisi lain, Dinas Sosial DKI Jakarta menggolongkan 'remaja pria berdandan seperti perempuan' sebagai PMKS, maka Dinsos DKI akan menindak golongan yang mereka sebut sebagai 'pria kemayu'. Menurut Dede Oetomo, ini pelanggaran HAM. Penindakan terhadap anak remaja itu justru bisa menimbulkan trauma psikologis. Ekspresi gender seperti itu bukanlah masalah sosial.

"Itu kategori lama yang diterapkan kepada waria/transpuan, yang juga salah arah dan sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan," kata Dede.

"Kalau didampingi pengacara yang andal dan paham HAM, Dinsos bisa dipermasalahkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menilai isu LGBT di Citayam Fashion Week menjadi palagan pertentangan pandangan soal isu LGBT. Pemprov DKI dan kelompok yang tidak sepakat dengan LGBT tentu tidak terima dengan keberadaan LGBT.

"Ya ini merupakan kontestasi wacana antara pihak yang LGBT-fobik dan mereka yang pro-keragaman. Mengatasnamakan budaya dan agama untuk mempersekusi suatu golongan karena beda adalah sesuatu yang tidak baik," kata Dede.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai sikap Dinas Sosial DKI sebagai langkah yang salah. Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta tidak diskriminatif.

"Makanya ketika ekspresi itu sama gubernurnya (Anies Baswedan) diapresiasi, jangan setelah itu diperiksa, dikasih status orang yang memiliki masalah sosial (PMKS)," kata Choirul Anam kepada wartawan, Senin (25/7) kemarin.

Selanjutnya, sikap Pemprov DKI.

Simak juga 'Momen Sejumlah Orang Bubarkan Citayam Fashion Week':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT