ADVERTISEMENT

Jaksa Agung Minta Penanganan Kasus Tambang Ilegal Beri Efek Jera

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 27 Jul 2022 20:37 WIB
Kejagung menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedardjo sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung St Burhanuddin di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Senin (27/6/2022).
Jaksa Agung (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung St Burhanuddin menyoroti maraknya penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Burhanuddin menyebut penanganan kasus penambangan ilegal harus memberikan efek jera dan memulihkan kelestarian lingkungan.

"Tetapi maraknya penambangan ilegal maupun penambangan yang tidak sesuai aturan telah merusak lingkungan dan ekosistem yang ada, maka bukan tidak mungkin anak cucu kita akan menanggung akibat atas apa yang kita lakukan hari ini terhadap lingkungan," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (27/7/2022).

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin dalam kunjungan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada Rabu, 27 Juli 2022, yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung beserta jajaran, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, dan Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

Burhanuddin juga menyampaikan Bangka Belitung kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektare dalam waktu 10 tahun. Akibatnya, fungsi ekologis lingkungan terus terganggu dan terancam keberlanjutannya. Dampak lain seperti bencana alam, banjir, dan kerusakan lingkungan tidak dapat terhindar.

"Saya menyoroti beberapa hal terkait kerusakan lingkungan, maka dari sisi penegakan hukum agar segera lakukan introspeksi penegakan hukum yang selama ini dilakukan, untuk mengevaluasi apakah telah menerapkan peraturan dengan tepat," kata Burhanuddin.

"Cermati setiap regulasi untuk lebih memberikan efek jera kepada pelaku, serta memulihkan kelestarian lingkungan," imbuhnya.

Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk diterapkan, agar terdapat tekanan secara yuridis bagi para pelaku untuk bertanggung jawab mengembalikan keadaan alam seperti sediakala.

Lebih lanjut, Jaksa Agung meminta kepada Asintel (Asisten Intelijen) dan para Kasi Intel (Intelijen) untuk mencegah potensi kerugian negara dari kegiatan ekspor limbah B3 hasil penambangan yang dilarang. Burhanuddin juga meminta jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan tindakan hukum jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat atau pejabat dalam kejahatan tersebut.

"Serta cermati kebocoran atau potensi kerugian negara dari setiap kegiatan pertambangan yang berlangsung," ungkapnya.

Jaksa Agung juga berpesan kepada para Jaksa yang ditempatkan di Bangka Belitung untuk menjaga kekayaan Negara berupa sumber daya alam. Jaksa Agung meminta untuk menelusuri apabila adanya penyimpangan, dan apabila dapat dijadikan tindak pidana khusus/penanganan korupsi, maka segera dilakukan penegakan hukum.

"Dari sisi edukasi, saya minta kepada jajaran Intelijen agar lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, serta konsekuensi hukum yang ada bila tetap melakukan penambangan ilegal," ujar Burhanuddin.

Kemudian, Jaksa Agung meminta jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) membangun komunikasi dengan pemerintah setempat untuk menginformasikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah setempat berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, atau tindakan tertentu terhadap usaha, atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

"Saya yakin, soliditas dan kolaborasi antar bidang akan memberikan efek jera yang maksimal, serta menjaga kelestarian alam, karena penegakan hukum yang tepat merupakan upaya meminimalisir celah kerugian negara, dan memutus rantai kerusakan lingkungan hidup," katanya.

(yld/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT