ADVERTISEMENT

Potensi Konflik, Pembangunan Masjid Imam bin Hanbal Bogor Disetop Sementara

Muchamad Sholihin - detikNews
Rabu, 27 Jul 2022 19:20 WIB
Pemkot Bogor menghentikan sementara proses pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (Muchamad Sholihin/detikcom)
Pemkot Bogor menghentikan sementara proses pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (Muchamad Sholihin/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghentikan sementara proses pembangunan masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Jalan Pandu Raya, Bogor Utara. Penyetopan pembangunan itu karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Iya (ada masyarakat yang menolak Masjid Imam Ahmad bin Hanbal). Jadi ini isunya meluas terkait hal-hal yang menyangkut akidah dan lain-lain. Karena itu sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Karena itu, kami melakukan langkah ini (penghentian sementara proses pembangunan). Konteksnya mencegah dan menangani konflik sosial," kata Wali Kota Bogor Bima Arya kepada wartawan di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Rabu (27/7/2022).

Proses penghentian sementara pembangunan masjid ini dilakukan selama 90 hari ke depan. Selama pembangunan dihentikan, akan ada musyawarah antara masyarakat yang menolak dan pihak masjid Imam Ahmad Bin Hambal untuk dicapai kemufakatan.

"Langkah kami ini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Jadi, kita hentikan kegiatan di sini untuk kemudian dilakukan perbaikan di titik lokasi longsor supaya tidak membahayakan keselamatan warga sekitar. Dan yang kedua untuk kemudian dilakukan proses menuju islah. Proses menuju kesepakatan bersama, proses mediasi," tambah Bima.

Pantauan di lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, Rabu (27/7/2022), tampak ratusan petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Bogor bersiaga. Di sekitar lokasi, juga terlihat sekelompok warga yang diduga merupakan kelompok yang menolak keberadaan masjid Imam Ahmad bin Hanbal.

Usai dilakukan dialog, sejumlah orang yang berada di dalam lokasi pembangunan masjid Imam Ahmad bin Hanbal bersedia dievakuasi. Mereka dibawa menggunakan kendaraan khusus milik Polresta Bogor Kota.

"Pihak masjid Hanbal kooperatif, bersedia untuk membuka pintu gerbang dan kemudian digeser posisinya (dievakuasi) tidak ada lagi di dalam. Ini untuk menyelamatkan mereka untuk mencegah konflik fisik juga konflik sosial," kata Bima.

"Ini tidak terkait dengan itu (putusan PTUN). Kami berikhtiar mengantisipasi terjadinya benturan fisik. Menurut analisa lapangan potensi itu sangat besar terjadi. Ada pergerakan massa tidak hanya dari Kota Bogor tetapi dari luar Kota Bogor, sehingga harus kami lakukan langkah penyelamatan ini. Jadi konteksnya sekali lagi adalah penanganan konflik sosial tidak terkait keputusan pengadilan," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal, Herly Hermawan, mengatakan proses pembangunan masjid dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Jawa Barat. Dalam putusan itu, kata Herly, Wali Kota Bogor diminta mencabut keputusan pembekuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal.

"Penetapan eksekusinya sudah dikeluarkan pada April 2021, tapi sampai saat ini Wali Kota Bogor belum menjalankan putusan pengadilan. Yang seharusnya menurut penetapan berbunyi bahwa Wali Kota Bogor harus mencabut surat keputusan tentang pembekuan dan surat keputusan tentang pembatalan IMB masjid Imam Ahmad bin Hanbal, ini sudah inkrah," kata Herly kepada wartawan.

"Soal gejolak sosial itu itu sudah selesai dibahas dalam sidang PTUN di Bandung. Itu sudah clear. Soal dialog, kita sudah bolak balik dialog dengan Pemkot, dengan bagian hukum dan mereka memahami betul putusan itu harus dijalankan, tetapi kenapa sampai sekarang belum dijalankan itu putusan PTUN. Beban apa yang dimiliki oleh pemerintah sehingga belum mampu menjalankan putusan itu," sambungnya.

Saksikan juga Adu Perspektif: Pemilu 2024, Antara Kehendak Rakyat dan Kemauan Elite

[Gambas:Video 20detik]




(isa/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT