Komisi II DPR Soroti Seragam Baru PNS ATR: Masalah Pertanahan Masih Banyak

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyoroti seragam baru PNS ATR/BPN yang kini berbaret dan bertongkat komando. Doli mengingatkan masalah pertanahan masih banyak.

"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli saat dihubungi, Rabu (27/7/2022).

Waketum Golkar ini menekankan ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja kementerian itu sendiri. Hal ini, kata dia, tak berkaitan dengan atribut PNS di kementerian.

"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru, bagus, atau tidak," ucapnya.

Doli menambahkan hal yang ditunggu masyarakat saat ini adalah terobosan baru dari ATR/BPN, bukan kostum jajaran kementerian.

"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," imbuhnya.

Untuk diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).

Atribut baru ini diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa kemarin.

Kemarin penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7)