.webp)
PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi serius berbagai persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda banyak politisi, pengusaha, aparat penegak hukum, hingga pegawai negeri, termasuk yang menimpa kader PDIP. PDIP heran segala pencegahan sudah dilakukan, tapi korupsi masih merajalela.
"Kami sungguh prihatin atas banyaknya pejabat negara yang terkena korupsi. Lebih dari 253 kepala daerah dari sebagian besar parpol sepanjang tahun 2010 sampai Juni 2018. Berbagai bentuk pencegahan telah dilakukan, namun mengapa hal tersebut masih terus terjadi. Skalanya masif dari penyalahgunaan kekuasaan, gratifikasi, suap, hingga penggelapan pajak dan kejahatan korporasi yang merugikan negara," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
Atas berbagai persoalan tersebut, PDIP terus berbenah diri, termasuk mewajibkan seluruh caleg legislatif pada Pemilu 2024 mengikuti kursus pemberantasan korupsi yang diadakan KPK. Semua caleg PDIP akan mendapatkan sertifikat yang bisa diperoleh dengan mengikuti kursus secara daring di KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas kejadian yang menimpa kadernya, PDIP meminta agar yang bersangkutan kooperatif dan menaati hukum tanpa kecuali. "Setiap warga negara, termasuk kader partai wajib menjunjung tinggi hukum dan percaya pada sistem hukum yang berkeadilan," kata Hasto.
Berdasarkan kajian dengan tim hukum, diperoleh kesimpulan bahwa pencegahan korupsi merupakan amanat reformasi yang mengikat seluruh warga bangsa. Hasto kemudian teringat dengan imbauan intelektual muslim Tanah Air Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Pada 2004, Cak Nur mengundurkan diri dari konvensi capres demi integritas.
"Masifnya korupsi selain godaan kapital, juga tidak bisa terlepas dari liberalisasi politik dan ekonomi yang berlangsung cepat, yang menghadirkan watak kekuasaan yang kapitalistik, liberal dan transaksional. Terkait hal ini, apa yang pernah menjadi imbauan moral dari Cak Nurcholish Madjid yang mengundurkan diri dari konvensi capres pada tahun 2004 pada dasarnya merupakan peringatan awal dari tokoh bangsa yang dikenal berintegritas tinggi tersebut tentang bahaya liberalisasi politik," imbuhnya.
(rfs/gbr)
