.webp)
Pernyataan Surya Paloh yang menyampaikan lebih baik tak perlu ada pemilu jika berujung pada perpecahan bangsa, kini menjadi sorotan. Paloh menyampaikan itu saat memberikan orasi ilmiah di acara penganugerahan gelar kehormatan doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Brawijaya.
Pernyataan Paloh itu kemudian memancing ragam tafsiran dari berbagai pihak.
PPP: Tak Ada Pemilu Bisa Chaos
PPP menyebut peniadaan pemilu bisa menimbulkan sejumlah hal negatif. Pun, bertabrakan dengan konstitusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak melaksanakan pemilu itu kan melanggar konstitusi. Ongkosnya jauh lebih mahal," ujar Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi, yang akrab disapa Awiek, Senin (25/7/2022).
Menurut Awiek, pergelaran pemilu pada 2024 sudah sesuai dengan konstitusi. Awiek menekankan penyelenggaraan pemilu harus sesuai tahapan.
"Itu bisa menimbulkan chaos juga kalau tidak sesuai dengan konstitusi," lanjutnya.
PAN Usul Pakta Integritas
PAN sepakat dengan Paloh soal praktik politik identitas saat penyelenggaraan pemilu bisa menimbulkan perpecahan. PAN lantas mengusulkan perlu dilakukan pakta integritas bagi para parpol peserta pemilu agar berkomitmen tak menggunakan politik identitas.
Mulanya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyadari penyelenggaraan pemilu yang masih ada kekurangan. Dia lantas mengajak Paloh memperbaiki bersama soal penyelenggaraan pemilu sehingga tidak berujung perpecahan.
"Jika ada kekurangan di dalam pemilu, ayo, Bang Surya Paloh, mari kita perbaiki bersama. Karena yang paling bertanggungjawab adalah partai politik," kata Viva kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
Viva menilai politik identitas muncul karena penggunaan isu SARA untuk mendapatkan dukungan suara. Dia sepakat politik identitas yang buruk bakal memecah belah bangsa.
PAN menilai politik identitas merupakan musuh demokrasi. Dia meyakini partai politik tidak akan menggunakan politik identitas.
"Oleh karena itu, PAN menilai bahwa menggunakan politik identitas sebagai alat efektif dan berbiaya murah untuk tujuan elektoral figur atau peserta pemilu adalah musuh demokrasi. Makanya tidak menjadi masuk akal jika partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, lalu menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye dan akan mencalonkan figur-figur yang identik dengan politik identitas di dalam pemilu," ujarnya.
Lebih lanjut, Viva mendorong perlunya dilakukan pakta integritas untuk mengikat komitmen para parpol peserta pemilu tak melakukan politik identitas yang buruk. "Perlu dilakukan pakta integritas dari peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas demi kenaikan elektoral calon figur atau partai politik," kata Viva.
Simak selengkapnya di halaman berikut.
Saksikan Video 'Polemik Usul Surya Paloh Tak Usah Pemilu Kalau Berujung Perpecahan':
Gerindra Anggap Paloh Beri Peringatan
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman juga merespons pernyataan Paloh. Habiburokhman menilai Paloh hanya menyampaikan filosofi pandangannya.
"Saya pikir itu statement dengan filosofi tinggi. Pak Surya Paloh tokoh bangsa yang kita hormati karena komitmen kebangsaannya," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
Habiburokhman yakin Paloh tak bermaksud ingin menghilangkan pemilu. Menurutnya, pernyataan Paloh merupakan bentuk peringatan keras soal bahaya perpecahan.
"Menurut saya bukan beliau menyampaikan ide tidak ada Pemilu, tetapi menekankan betapa bahayanya perpecahan dan betapa pentingnya persatuan kita sebagai bangsa," ujarnya.
Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan pemilu sudah ada dalam konstitusi dan harus tetap terselenggara. "Jadi Pemilu sebagai mandat konstitusi harus terselenggara dalam koridor persatuan yang juga mandat konstitusi," ujar Habiburokhman.
PKS Tekankan Pemilu Hak Rakyat
Masih terkait pernyataan Paloh, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemilu merupakan hak rakyat. Apabila ada catatan dari penyelenggaraan pemilu, Mardani berkomitmen akan memperbaiki.
"Pemilu hak rakyat. Jika ada catatan, kita perbaiki catatannya," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Mardani turut menyinggung politik identitas. Menurutnya, politik identitas terjadi jika hanya ada dua pasangan calon.
"Jika lebih dari dua pasang, biasanya ada kontestasi karya dan gagasan," jelas Mardani.
"Jadi kita ikut konstitusi untuk tunaikan hak rakyat dengan melaksanakan pemilu sekaligus kita perbaiki kualitas pemilunya," katanya.
Penjelasan NasDem
NasDem pun memberikan penjelasan terkait pernyataan sang ketua umum. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan pernyataan Surya Paloh itu didasari keresahan karena masih adanya polarisasi.
"Itu kan rangkaian pidato dia dan kemudian dia menceritakan perjalanan bangsa kemudian mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian di akhir-akhir kita melihat polarisasi pasca pemilu itu kan begitu kencang kan, kemudian mengancam perpecahan," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
"Kalau kemudian akibat pemilu itu membuat bangsa ini pecah, bercerai berai. Lebih baik nggak usah pemilu, supaya nggak jadi itu maka pemilu ini kita harus kedepankan bukan hanya kepentingan diri kita, tapi kepentingan untuk memperkecil terjadinya perpecahan itu," lanjut Ali.
Ali menilai polarisasi masih sangat terlihat akibat dua kali proses pemilu ke belakang. Terutama bahkan di dunia maya yang masih muncul pro dan kontra.
"Karena kita tidak bisa menutup mata memang 2 pemilu ini kan polarisasinya sangat kencang kan, kemudian Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo, itu bukan sekadar untuk menguatkan pemberitaan di parlemen. Tapi lebih pada menyatukan kembali pasca pemilu 2019 yang sudah sangat-sangat tajam, sampai hari ini kita pasti masih merasakan itu, di dunia maya itu kan sangat terasa kelompok pro kontra," ujarnya.
Ali menegaskan apa yang disampaikan Surya Paloh bukan ide untuk menghilangkan pemilu. Dia menekankan hal itu refleksi Surya Paloh meminimalisir perpecahan.
"Bukan satu ide, jadi pernyataan Pak Surya itu bukan berarti punya ide untuk meniadakan pemilu, tapi artinya pesannya itu kita ingin pemilu ini mempersatukan," ujarnya.
Ali lantas menegaskan tidak ada kekhawatiran dibalik pernyataan Surya Paloh. Termasuk soal koalisi sekalipun.
Lagipula menurut Ali, NasDem tidak ngotot membawa orang untuk diusung partai lain. Dia menegaskan NasDem akan mendukung pasangan calon yang bersifat mempersatukan bangsa.
"Itu orang naif berpikir seperti itu, jadi kita tidak pernah ada kepikiran itu, NasDem tidak pernah berpikir semata-mata untuk kekuasaan, kami sudah teruji 2 pemilu bersama-sama mendukung Pak Jokowi emang NasDem dapat menepatkan siapa di situ kan tidak ada," ujarnya.
"Artinya tidak berkoalisi itu harus punya kader atau bawa orang, tapi kita ingin ketika ada pasangan yang menurut kita itu pasangan yang mempersatukan bangsa, NasDem bergabung nggak ada urusan kok ga perlu kita membawa orang," imbuh Ali.
