.webp)
PAN merespons pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang menyampaikan tidak perlu ada pemilu jika berujung perpecahan. PAN mengusulkan perlu dilakukan pakta integritas bagi para parpol peserta pemilu untuk berkomitmen tidak menggunakan politik identitas.
Mulanya Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menekankan pemilu bersifat wajib dilaksanakan untuk membuktikan RI bukan pemerintahan otoriter.
"Pemilu itu amanat UUD 1945 yang wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Adanya pemilu sebagai bukti adanya pemerintahan demokrasi, bukan pemerintahan diktator, otoriter, atau monarki," kata Viva kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Viva mengatakan, apabila selama ini masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, partai politik wajib memperbaiki. Dia lantas mengajak Paloh memperbaiki bersama soal penyelenggaraan pemilu sehingga tidak berujung perpecahan.
"Jika ada kekurangan di dalam pemilu, ayo, Bang Surya Paloh, mari kita perbaiki bersama. Karena yang paling bertanggungjawab adalah partai politik," ucapnya.
Viva menilai politik identitas muncul karena penggunaan isu SARA untuk mendapatkan dukungan suara. Dia sepakat politik identitas yang buruk bakal memecah belah bangsa.
"Politik identitas adalah menggunakan ciri khas pembeda suatu kelompok masyarakat berdasarkan pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan, untuk tujuan mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan, memicu sentimen publik dengan menjual sektarianisme," ujarnya.
"Politik identitas dijadikan alat manipulasi untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini sangat berbahaya bagi kohesivitas sosial dan integrasi nasional. Karena negara Indonesia dibangun di atas ratusan suku bangsa yang telah berkomitmen untuk membentuk negara nasional, yaitu Indonesia. Bayangkan, jika masyarakat Indonesia yang majemuk ini terpecah karena virus yang disebarkan oleh politik identitas maka dipastikan Indonesia akan porak-poranda, terpecah-belah," lanjut Viva.
PAN menilai politik identitas merupakan musuh demokrasi. Dia meyakini partai politik tidak akan menggunakan politik identitas.
"Oleh karena itu, PAN menilai bahwa menggunakan politik identitas sebagai alat efektif dan berbiaya murah untuk tujuan elektoral figur atau peserta pemilu adalah musuh demokrasi. Makanya tidak menjadi masuk akal jika partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, lalu menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye dan akan mencalonkan figur-figur yang identik dengan politik identitas di dalam pemilu," ujarnya.
Lebih lanjut, Viva mendorong perlunya dilakukan pakta integritas untuk mengikat komitmen para parpol peserta pemilu tak melakukan politik identitas yang buruk. "Perlu dilakukan pakta integritas dari peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas demi kenaikan elektoral calon figur atau partai politik," kata Viva.
Simak selengkapnya soal pernyataan Paloh di halaman berikut.
Pernyataan Paloh
Pernyataan Surya Paloh itu disampaikan dalam orasi ilmiah saat penganugerahan gelar kehormatan doktor honoris causa (HC) dari Universitas Brawijaya. Dalam orasinya, Paloh memandang lebih baik pemilihan umum (pemilu) tak perlu digelar apabila berujung perpecahan bangsa.
Paloh mulanya berbicara soal praktik politik identitas yang baik dan yang buruk. Paloh mendukung praktik politik identitas yang baik dengan memunculkan kekhasan identitas dari suatu kelompok politik.
"Politik identitas menjadi good ketika dia menjadi ciri dari sebuah partai politik atau kelompok politik. Namun tidak membuat dirinya eksklusif dan tak mau mengenal yang lain, sebaliknya mereka telah mampu bersikap inklusif," kata Paloh di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022).
Paloh mengatakan praktik politik identitas yang buruk dalam mengejar kemenangan pemilu pada akhirnya akan mempertaruhkan persatuan bangsa. Berdasarkan argumentasinya itu, Paloh lantas memandang lebih baik tak perlu ada pemilu kalau berujung perpecahan bangsa.
"Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita, jika untuk memenangkan pemilu, kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi saya pribadi, lebih baik tidak perlu ada pemilu kalau memang konsekuensi pemilu itu berujung pada perpecahan bangsa," katanya.
