.webp)
Hasil rapat Ggbungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD sepakat menerima laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seluruh fraksi MPR dan kelompok DPD sepakat menggelar sidang paripurna MPR untuk membentuk Panitia Ad Hoc pada awal September mendatang.
Agenda sidang paripurna MPR tersebut bertujuan untuk mendengar pemandangan umum seluruh fraksi dan kelompok DPD dalam pembentukan Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN, termasuk mengkaji peluang digunakannya konvensi ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amandemen UUD NRI 1945.
"Sidang paripurna MPR untuk pengambilan keputusan pembentukan Panitia Ad Hoc rencananya dilakukan pada awal September 2022, di luar Sidang Tahunan MPR RI yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022. Panitia Ad Hoc MPR RI merupakan alat kelengkapan MPR RI yang berwenang menyiapkan rancangan keputusan MPR RI," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan komposisi Panitia Ad Hoc akan terdiri dari 10 Pimpinan MPR RI ditambah 45 anggota secara proporsional dari fraksi dan kelompok DPD. Secara rinci, 45 anggota tersebut antara lain 8 anggota fraksi PDI Perjuangan, 5 anggota Fraksi Golkar, 5 anggota Fraksi Gerindra, 4 anggota Fraksi Nasdem, 4 anggota Fraksi PKB, 3 anggota Fraksi Demokrat, 3 anggota Fraksi PKS, 3 anggota Fraksi PAN, 1 anggota Fraksi PPP, dan 9 anggota kelompok DPD RI.
Selain membahas mengenai agenda rapat Paripurna MPR yang akan datang, rapat gabungan juga telah membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2022. Disebutkan, format Sidang Tahunan MPR tahun ini masih akan sama dengan tahun sebelumnya.
"Rapat gabungan juga membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI yang akan diselenggarakan 16 Agustus 2022. Dari hasil pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden, dan dari koordinasi antara Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, dan Sekretariat Negara, format Sidang Tahunan MPR masih sama seperti tahun sebelumnya,".
"Yaitu menjadi satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD. Kehadiran anggota MPR, jika situasi pandemi COVID-19 semakin membaik, dapat dihadiri oleh seluruh anggota MPR, para mantan presiden dan mantan wakil presiden, para ketua umum partai politik, dan para duta besar negara sahabat," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengatakan, setelah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI berlangsung, MPR RI akan memperingati Hari Konstitusi yang pelaksanaannya akan dirangkaikan dengan HUT MPR ke-77 pada 18 Agustus 2022 mendatang. Tema HUT MPR Ke-77 kali ini mengusung tema 'Konstitusi Sebagai Dasar Pijakan Bagi Kebangkitan Ekonomi dan Politik Global Pasca Pandemi' yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Dari pertemuan konsultasi dengan Pimpinan MPR RI pada 14 Juli 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan hadir dan memberikan sambutan," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, dalam rapat gabungan tersebut turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Yandri Susanto, dan Arsul Sani. Sementara pimpinan Fraksi MPR RI yang hadir antara lain, TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), Taufik Basari (Nasdem), Neng Eem Marhamah Zulfa (PKB), Benny K. Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Mohammad Iqbal (PPP), serta Tamsil Linrung (DPD). Hadir pula Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat.
(akd/ega)
