Mampang Depok Banjir, Lurah Komplain Drainase Tak Fungsi ke Pemkot

Banjir yang terjadi di Jalan Raya Pramuka, tepatnya perempatan Mampang, Depok, Jawa Barat (Jabar), sudah mulai surut. Banjir sempat merendam Depok sejak Minggu malam.

Banjir salah satunya disebabkan luapan Kali Licin di sekitar lokasi. Pantauan detikcom di lokasi, Senin (25/7) pukul 10.30 WIB, banjir sudah mulai surut. Petugas kebersihan mulai mengevakuasi sampah di Kali Licin.

Adapun mayoritas sampah yang dilihat mulai dari plastik, pecahan styrofoam, hingga batang pohon. Sampah-sampah itu lalu diangkut menggunakan truk.

Petugas kebersihan mulai mengevakuasi sampah di Kali Licin. (Dwi Rahmawati/detikcom)

"Sebetulnya klasik permasalahannya, yaitu buang sampah sembarangan seperti batang pohon yang berukuran besar dibuang sembarangan dan tersumbat di sini. Dan saya yakin itu asalnya dari hulu bukan dari warga Mampang karena kami selalu sosialisasi kepada warga " kata Lurah Mampang, Darmawansyah, Senin (25/7/2022).

Rencana Penanganan Banjir

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kelurahan Mampang bakal membuat sodetan untuk mengatur debit Kali Licin. Sodetan rencananya dibuat mulai dari Jalan Pramuka Raya sampai ujung Jalan Pramuka 2.

"Jadi alternatif cara yang akan kita lakukan nantinya akan membuat sodetan di seberang jalan ini, di ujung Jalan Pramuka 2 menuju sini," ungkapnya.

Darmawansyah mengungkap sodetan sebelumnya sudah ada di depan SD Mampang 1. Namun, pengalirannya tidak berfungsi.

"Jadi tidak berfungsi drainase yang dikerjakan pada anggaran 2021. Dan saya juga sudah lapor ke dinas PUPR kenapa kok drainase itu tidak berfungsi sama sekali," kata dia.

Banjir terjadi di Jalan Raya Pramuka, tepatnya perempatan Mampang, Depok. Lurah mempertanyakan soal sodetan untuk drainase namun tak berfungsi. (Dwi Rahmawati/detikcom)

Darmawansyah juga mencari alternatif dengan meninggikan posisi jalan raya yang ada di pinggir Masjid Jami' Al Istiqomah. Hal itu juga mesti ada persetujuan dari PUPR pusat.

"Tentunya harus ada persetujuan dari badan pengelola transportasi jalan, harus ada persetujuan dari PUPR pusat. Memang di sini sangat prosedural," tandasnya.