Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjalani sidang perdana uji materi atau judicial review Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR dan 25% suara nasional. Agenda sidang besok adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah merespons ikhtiar kami menghadirkan solusi bagi bangsa untuk menghadirkan banyak calon presiden/wakil presiden dengan menetapkan jadwal sidang perdana. Semoga ini merupakan awal dari hasil yang diharapkan sebagaimana dituangkan dalam permohonan," kata Ketua Tim Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).
Zainudin mengatakan, berdasarkan surat panggilan sidang yang disampaikan Panitera MK, sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materi tersebut akan dilaksanakan pada Selasa (26/7). Meski sidang dilaksanakan secara online atau daring, PKS akan menggelar persidangan dan nonton bareng persidangan tersebut dari Gedung DPP PKS di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan.
"Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar usaha ini dapat berjalan dengan baik. Karena apabila permohonan ini dikabulkan, diharapkan akan semakin banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat ditawarkan ke masyarakat Indonesia," ujarnya.
Dalam persidangan pendahuluan ini, lanjut Zainudin, rencananya akan dihadiri langsung oleh Pemohon II, yakni Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri. Ia menuturkan Salim Segaf Al Jufri akan menjelaskan pokok-pokok permohonan, terutama tujuan dilayangkannya permohonan uji materi ini, yakni mengakhiri keterbelahan karena pilihan calon presiden yang terbatas sehingga memunculkan calon yang sama berkali-kali.
Zainudin yakin Mahkamah Konstitusi akan seksama memeriksa permohonan ini karena permohonan yang diajukan oleh PKS dan Salim Segaf Al Jufri disebut berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.
"Kami tidak membantah pandangan Mahkamah bahwa terkait presidential threshold merupakan open legal policy. Namun, open legal policy tersebut sebaiknya diberikan batasan, yakni interval range 7% sampai dengan 9% untuk ditetapkan oleh pembentuk undang-undang," ujarnya.
"Jadi, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus inkonstitusional bersyarat Pasal 222 UU Pemilu," kata dia.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
