ADVERTISEMENT

Soal Tuduhan Gratifikasi Suharso, PPP: Kami Tidak Segan Melawan

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 22 Jul 2022 14:33 WIB
Jubir PPP Syarifah Amelia
Foto: PPP-Jubir PPP Syarifah Amelia
Jakarta -

Juru bicara (jubir) muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syarifah Amelia menyatakan tindakan Nizar Dahlan melaporkan Ketua umum PPP Suharso Monoarfa ke KPK sebagai sesuatu yang melampaui batas. Ia menyebut Nizar memiliki itikad menjatuhkan marwah PPP.

"Penting bagi PPP untuk mengambil langkah tegas dikarenakan fitnahan ini bukan untuk yang pertama kali dilayangkannya," kata Amel dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2022).

Amel mengulas jelang muktamar PPP pada November 2020, Nizar juga membuat kegaduhan yang sama. Saat ini, jelang verifikasi parpol, Nizar kembali mengangkat isu yang sama.

"Ini kan sudah jelas, dia (Nizar Dahlan) berupaya mengganggu partai ini," tegas Amel.

Amel menjabarkan tuduhan soal gratifikasi terhadap Suharso Monoarfa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang gratifikasi. Amel menegaskan dugaan Nizar soal Suharso menggunakan fasilitas pesawat khusus yang disinyalir gratifikasi untuk menghadiri acara partai adalah tidak benar.

"Faktanya, Ketum Suharso pada saat itu menumpangi pesawat dalam kapasitas ketua partai politik, untuk menghadiri acara PPP, bukan sebagai pejabat negara," terang Amel.

Amel menekankan saat itu Suharso tidak ada kegiatan pribadi atau dinas sebagai pejabat negara. Menurut Amel, PPP juga membayar biaya untuk avtur, awak dan segala keperluan dalam pesawat tanpa ada pembayaran yang melibatkan negara, atau Bappenas.

"Hal ini sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik, (pasal 34) yang menerangkan bahwa partai politik dimungkinkan menerima sumbangan baik berupa barang, uang dan/atau jasa, yang dalam hal ini berupa jasa penyewaan moda transportasi udara," papar Amel.

Amel pun menyoroti pernyataan Nizar Dahlan yang mengklaim dirinya sebagai kader senior PPP, bahkan anggota dari Majelis Pakar PPP. Padahal, tegas Amel, Nizar tidak tercatat sebagai Majelis Pakar PPP dan hingga saat ini dirinya belum mampu menunjukan bukti KTA PPP.

"Perilakunya pun tidak mencerminkan kader PPP, berdasarkan catatan ND ini pernah tersangkut kasus pidana penipuan dengan putusan bersalah dua tahun penjara serta pernah disebut menerima aliran dana proyek pengadaan Solar Home System semasa menjadi anggota DPR RI 2007-2008 yang diungkap dalam fakta persidangan pengadilan tipikor di Jakarta pada 2013 lalu, tentu ND ini tidak boleh menjadi referensi masyarakat ketika mengkarakterisasi sosok kader PPP," tutur Amel.

Amel mengungkapkan PPP akan mengambil langkah hukum PPP secara seksama dengan penuh pertimbangan. Namun, lanjutnya, jika pada buffer time seperti saat ini Nizar tidak menunjukkan Itikad baik dan terus gencar melakukan fitnahan terhadap Ketum PPP, maka pihak partai akan melawan.

"Kami tidak segan untuk melawan dan melaporkan balik untuk membungkam fitnahan itu," ujar Amel.

Lihat juga video 'Waketum PPP soal Nama Koalisi Semut Merah: Suka Jalan Sendiri':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT