HMI Minta Pemerintah Naikkan Harga TBS Sawit

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

HMI Minta Pemerintah Naikkan Harga TBS Sawit

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 22 Jul 2022 11:32 WIB
Pekerja membongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk di Mamuju Tengah , Sulawesi Barat, Rabu (11/08/2021). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak sebulan terakhir mengalami kenaikan harga dari Rp1.970 per kilogram naik menjadi Rp2.180  per kilogram disebabkan meningkatnya permintaan pasar sementara ketersediaan TBS kelapa sawit berkurang. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/wsj.
Ilustrasi buah sawit (ANTARA FOTO/AKBAR TADO).
Jakarta -

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta agar pemerintah memperbaiki harga tandan buah sawit (TBS). Menurut HMI, saat ini harga TBS sangat rendah sehingga menyengsarakan petani.

"Bukan tanpa dasar, harga tandan buah sawit (TBS) dari Rp. 3.200/kg sekarang turun drastis menjadi Rp 500/kg, bahkan sampai ada pabrik yang tidak mau membeli sawit petani," kata Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) PB HMI, Arven Marta, dalam keterangannya, Jumat (22/7/2022).

Menurutnya, jika mengacu pada harga Crude Palm Oil (CPO) dunia, harga TBS petani tak layak dihargai rendah. Disebut, anjlok harga TBS dikarenakan kebijakan larangan ekspor CPO beberapa waktu lalu.

"Alih-alih dengan alasan ingin menertibkan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan, malah membuat masalah baru, harga TBS tak kunjung naik. Kebijakan inilah awal mulanya mematikan para petani," ucap Arven.

Bagi Arven, pemerintah belum menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Menteri Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai orang yang ditunjuk presiden untuk atasi masalah minyak sawit, belum membuahkan hasil.

"Akibatnya petani mencari jalan sendiri dengan menjual hasil panen ke Malaysia karena harga lebih tinggi," tuturnya.

Arven menyarankan pemerintah membuat program integrasi dari hulu sampai hilir di bidang pertanian. Dengan begitu, harga TBS bisa menguntungkan bagi petani.

"Permasalahan harga minyak goreng kemarin bisa dijadikan pelajaran bagi pemerintah. Padahal, negara kita penyumbang CPO terbesar dunia yang merupakan bahan utama dalam pembuatan minyak goreng, tapi kenapa harganya mahal?. Jangan sampai bak pepatah 'tikus mati di lumbung padi'," jelas Arven.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam memperhatikan kesejahteraan petani. "Jika ini tidak diantisipasi, maka akan muncul gejolak sosial di masyarakatdan mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu," tutupnya.

Simak juga 'Jokowi akan Bikin Minyak Merah, Lebih Murah dari Migor Bening':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT