.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri menyampaikan hasil autopsi pertama Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J ke publik. Menurut Sahroni, hal ini sejalan dengan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penanganan kasus Brigadir J dilakukan terbuka dan tidak ditutup-tutupi.
"Hasil autopsi harus menyeluruh, tidak bisa satu-satu, itu akan dianggap berspekulasi. Lebih baik terbuka secara langsung agar publik tahu benar perkara tersebut. Presiden juga sudah sampaikan dibuka apa adanya," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (22/7/2022).
Namun, kata Sahroni, Polri juga harus mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan hasil autopsi pertama Brigadir J yang meninggal akibat baku tembak dengan Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, kawasan Kompleks Polri Duren Tiga pada Jumat (8/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ada manajemen timing yang baik dalam menyampaikan ini ke publik. Saya kira baiknya disampaikan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Informasi yang sepotong-sepotong bisa menyebabkan misinformasi dan asumsi-asumsi liar di masyarakat. Jadi, apabila pemeriksaan paling tidak sudah selesai satu fase, baru sampaikan ke publik. Jangan baru seperempat fase sudah konpers (konferensi pers)," jelas dia.
Sahroni menegaskan pihaknya akan terus memantau setiap perkembangan kasus Brigadir J yang ditangani oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Akan tetapi ia mengaku tidak bisa mengintervensi Polri dalam menangani perkara tersebut.
"Saya sebagai Wakil Ketua terus memantau perkembangan kasus tersebut dan saya tidak bisa mengintervensi, karena itu bagian dari internal mereka (Polri) yang harus diselesaikan secara profesional untuk disajikan ke publik. Saya kira apa pun hasil pemeriksaannya, harus dibuka secara transparan ke publik," ujar Bendahara Umum Partai NasDem ini.
Simak perintah tegas Jokowi kedua kalinya terkait kasus penembakan Brigadir J di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Wanti-wanti Jokowi agar Kasus Polisi Tembak Polisi Diusut Transparan':
Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan Polri dan tim khusus mengusut kasus ini agar transparan dalam melakukan penyelidikan. Menurut dia, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi mengenai kasus Brigadir J.
"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah," kata Jokowi di NTT, Kamis (21/7).
Menurut dia, pengungkapan secara transparan perlu dilakukan agar masyarakat tidak berspekulasi terhadap kasus yang terjadi ditangani oleh Polri.
"Itu penting agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," tandasnya.
