.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Hal ini terlihat dari peringkat pendidikan negara dunia yang dipublikasikan World Population Review pada tahun 2021.
Dalam daftar tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura (21), Malaysia (38) dan Thailand (46).
"Persoalan besar yang dihadapi antara lain terkait ketimpangan dan keterbatasan akses pendidikan. Tercermin dari kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana IPM di Provinsi Jakarta mencapai 81,11 sedangkan di Provinsi Papua hanya 60,62. Serta tergambar dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 31,18 persen," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (21/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI) secara virtual dari kawasan Black Stone Beach Bali. Dalam kesempatan itu, Bamsoet menerangkan jumlah mahasiswa di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, sementara daya tampung perguruan tinggi cenderung stagnan.
Sebagai gambaran, papar Bamsoet, pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2022 hanya 192.810 mahasiswa baru yang diterima dari total 800.852 pendaftar, atau sekitar 24,07 persen. Karenanya, Bamsoet menekankan perguruan tinggi swasta harus menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
"Asosiasi BP PTSI mempunyai peran strategis membangun sinergi dan kolaborasi, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi swasta. Mengingat semangat pembaharuan dunia pendidikan merupakan keniscayaan, karena dinamika zaman bukanlah sesuatu yang dapat ditunda atau ditawar. Terlebih akibat pandemi COVID-19, sistem pembelajaran pun harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang kini menjadi keharusan," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengatakan gagasan memajukan pendidikan mengisyaratkan adanya sikap Adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Serta Agile, yaitu proaktif dan sigap terhadap dinamika kemajuan.
Bamsoet menilai kedua sikap tersebut sangat penting, karena pendidikan tidak hanya dimaknai secara sederhana yakni sebagai transaksi pembelajaran, tetapi juga sebagai sebuah ekosistem terintegrasi.
"Untuk lebih mengoptimalkan peran dalam penyediaan akses pendidikan tinggi berkualitas, Asosiasi BP PTSI juga dapat mengambil berbagai langkah terobosan dan inovasi. Misalnya melalui konsep internasionalisasi pendidikan. Selain dapat meningkatkan kualitas akademik juga dapat mendorong terwujudnya visi pendidikan yang berorientasi global," tambahnya.
Bamsoet menjelaskan dari perspektif ekonomi negara-negara maju, internasionalisasi pendidikan tinggi dimaknai sebagai sebuah industri penting serta menjadi sumber keuangan negara. Universitas Oxford di Inggris misalnya, yang memiliki sekitar 11.500 mahasiswa asing, atau 43 persen dari total mahasiswanya dan mampu menyumbang 15, 7 miliar Euro untuk perekonomian Inggris.
Hal yang sama juga berlaku di perguruan tinggi negara maju lainnya, seperti Universitas Sydney (Australia), Universitas Columbia (Amerika Serikat) dan Universitas Harvard (Amerika Serikat).
"Jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Indonesia sebenarnya selalu meningkat, dari 6,15 juta pada tahun 2016 menjadi 8,96 juta pada tahun 2021. Saat ini yang masih menjadi tantangan adalah mentransformasikan kondisi tersebut menjadi sumberdaya perekonomian yang potensial," pungkasnya.
Turut hadir dalam Munas kali ini antara lain Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (purn) Wiranto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI sekaligus KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Ketua Umum Asosiasi BP PTSI Prof. Thomas Suyatno serta Dirjen Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
Simak juga 'Saat Massa Buruh Singgung Program Kampus Merdeka: Perbudakan Modern!':
