FPDIP Usulkan 50% Anggaran Aceh untuk Belanja Publik

Jakarta - Fraksi PDIP mengusulkan 50 persen lebih anggaran daerah Aceh dialokasikan untuk belanja publik. Hal itu dimaksudkan untuk menekan tingkat kemiskinan di daerah itu yang mencapai angka 44,6 persen."Angka kemiskinan di Aceh ini tertinggi. Oleh karenanya minimal 50 persen anggaran Aceh adalah untuk belanja publik, bukan aparatur," ujar anggota FPDIP Sutradara Gintings saat jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2006).Selain itu FPDIP juga mengusulkan dana otonomi khusus untuk Aceh sebesar 2 persen. Angka ini dinilai realistis untuk menghindari kecemburuan daerah lain. "Kita juga usulkan community development fund 5 persen dari total ongkos produksi," ujar dia.Dalam kesempatan itu Sutradara menegaskan fraksinya tetap berkomitmen menjaga Aceh dalam kedaulatan NKRI. Karenanya agar hal tersebut dapat diwujudkan, maka kesejahteraan di Aceh harus segera diwujudkan juga.Mengenai posisi GAM dalam penyusunan RUU Pemerintahan Aceh, Sutradara berpendapat posisi GAM hanyalah sebagai pemberi masukan saja. Dia juga mengaku tidak khawatir jika GAM mengajukan berbagai persoalan yang ada kepada Uni Eropa."Masukan dari GAM hanyalah masukan untuk pertimbangan, legislasi ada di DPR dan pemerintah. Uni Eropa juga akan menghormati konstitusi kita," tandasnya. (san/)