ADVERTISEMENT

Pihak Mardani Maming Hadirkan Ahli Hukum Tata Negara di Praperadilan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 21 Jul 2022 11:19 WIB
Pengacara tersangka KPK Mardani Maming, Denny Indrayana
Pengacara tersangka KPK Mardani Maming, Denny Indrayana (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Sidang lanjutan gugatan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming atas penetapan tersangkanya oleh KPK terus dilakukan. Hari ini pihak Mardani Maming akan menghadirkan ahli hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan.

"Ada ahli HTN (hukum tata negara) dan ilmu perundang-undangan," kata pengacara Mardani Maming, Denny Indrayana, kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

Tak hanya itu, pihak Mardani Maming juga akan menghadirkan ahli acara pidana dan perdata serta PKPU kepailitan. Kata Denny, para ahli ini akan menjelaskan bagaimana KPK tidak berwenang dalam menangani perkara Maming ini dan ada proses penyidikan yang melanggar HAM.

"(Ahli) acara pidana dan acara perdata serta PKPU kepailitan. Untuk menjelaskan KPK tidak berwenang menangani perkara ini, ada proses penyidikan yang melanggar HAM dan due process of law, dan yang terjadi adalah kriminalisasi transaksi bisnis," katanya.

Sebelumnya diketahui, KPK dalam sidang praperadilan mengungkap alasan menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan pemberian perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010-2022. KPK menyebut penetapan tersangka Maming itu telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Sangat jelas bahwa penyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan oleh penyelenggara dan seterusnya," kata Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/7).

Burhanuddin mengatakan, dari bukti permulaan itu, kemudian dilaporkan kepada pimpinan KPK. Setelah itu, dilakukan ekspose atau gelar perkara yang dihadiri direktur penindakan, direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, direktur penyelidikan, penyidik berserta penyelidik.

"Bahwa termohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut maka berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK, kemudian laporan kepada pimpinan KPK, laporan hasil penyelidikan nomor seterusnya, dan berdasarkan tersebut kemudian dilaksanakan ekspose yang dihadiri pimpinan, direktur penindakan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, direktur penyidikan, dan penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum," katanya.

Kemudian, kata Burhanuddin, disepakatilah kasus tersebut untuk naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). KPK kemudian meneruskan pemberitahuan SPDP itu kepada Mardani Maming.

KPK juga buka-bukaan mengenai dugaan Maming menerima uang dalam kasus ini. KPK mengungkapkan Mardani menerima uang senilai Rp 104 miliar.

Burhanuddin menyebut penerimaan uang itu diduga terjadi sejak 20 April 2014 sampai 17 September 2021. Burhanuddin mengungkap Mardani diduga menerima Rp 104 miliar lebih.

(whn/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT