ADVERTISEMENT

Arsul Sani Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Tokoh Pemersatu

Erika Dyah - detikNews
Rabu, 20 Jul 2022 21:25 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai persoalan konflik Papua jauh lebih kompleks dan penyelesaiannya lebih rumit dibandingkan konflik di Aceh. Ia pun membandingkan permasalahan dari sisi demografi dan sosial Papua dengan daerah lain yang pernah berkonflik seperti Aceh.

Dalam diskusi bertajuk Dialektika Demokrasi dengan tema 'KKB Papua Kembali Berulah, Dimana Kehadiran Negara?', ia menjelaskan Papua terdiri dari banyak suku yang keberagamannya jauh lebih banyak daripada Aceh. Selain itu, Aceh memiliki tokoh yang disebut Wali Nangroe yang menjadi 'primus inter pares' atau tokoh pemersatu. Sedangkan Papua tidak memiliki tokoh serupa karena para kepala suku di Papua memiliki otonomi sendiri untuk mengendalikan sukunya masing-masing.

"Hal ini yang saya lihat ada di dalam KKB. Para anggota KKB hanya memiliki hubungan koordinatif, tapi tidak ada yang memiliki kewenangan otoritatif, di mana satu kelompok memiliki pengaruh besar dan bisa menguasai kelompok lainnya," kata Arsul dalam keterangannya, Rabu (20/7/2022).

Anggota Komisi III DPR RI F-PPP menambahkan keberadaan tokoh pemersatu dalam penyelesaian konflik di Papua menjadi faktor yang sangat penting. Selain kiprah tokoh pemersatu, penyelesaian konflik juga harus dilakukan dengan melakukan pendekatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan dibantu TNI. Ia menyebutkan dalam ilmu keamanan hal ini disebut sebagai Military Aid to the Civil Authorities (MACA) atau konsep perbantuan, bukan penegakan militer atau perang.

"Sebab, saya khawatir jika aksi yang dilakukan KKB direspons pendekatan penegakan militer, maka isu pemisahan Papua dari NKRI akan semakin menguat di level internasional. Selain penegakkan hukum, yang juga harus dilakukan dan ditingkatkan juga oleh pemerintah adalah operasi non penindakan atau pendekatan sosial kepada masyarakat," tegasnya.

Diketahui, isu mengenai KKB ini dibahas dalam diskusi usai mencuatnya kembali aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tanah Papua. Terbaru, pada Sabtu (16/7) di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, anggota KKB kembali melakukan aksi keji kepada warga sipil hingga mengakibatkan korban luka dan jiwa.

Adapun diskusi ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI F-Golkar Dave Akbarshah Fikarno dan Anggota DPD RI Dapil Papua sekaligus Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai sebagai narasumber. Dalam kesempatan ini, Yorrys merespons aksi keji yang dilakukan KKB dan menyampaikan beberapa pandangan resmi.

1. Menyampaikan duka mendalam kepada para korban KKB.

2. Diduga aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik tidak hanya menyasar orang asli Papua, tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim.

3. Aksi kekerasan KKB Pimpinan Egianus Kogoya sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI, di tengah upaya pemerintah dan rakyat Papua dalam membangun Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus jilid II demi tatanan baru tanah damai Papua masa depan.

4. Peristiwa kekerasan di Nduga bukan pertama kali. Banyak aksi sporadis lainnya yang meresahkan rakyat Papua yang pada gilirannya menebar teror. Pihaknya meminta pemerintah melalui aparat berwenang secara serius dan konsisten memberangus KKB, hingga ke akar-akarnya. Hal itu mendesak dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif di tanah Papua.

5. Kami menduga KKB sedang memecah belah kehidupan harmonis masyarakat yang berangsur harmonis di Papua. Sinergi sosial kemasyarakatan antara orang asli Papua dan umum hendak dicabik-cabik dengan tujuan membangun suasana kebencian dan permusuhan antar anak bangsa.

6. Meminta masyarakat untuk menyerahkan penanganan konflik dan kekerasan di tanah Papua melalui aksi-aksi teror KKB kepada pihak yang berwenang sepenuhnya. Serta mengimbau masyarakat untuk menghilangkan segala bentuk prasangka dan praduga yang justru semakin membuat situasi tidak kondusif.

Yorrys menegaskan rakyat Papua, pemerintah, dan rakyat Indonesia mesti bersatu untuk melawan aksi separatis yang dilakukan KKB. Apalagi persoalan Papua bukan masalah baru. Sejak berintegrasi ke dalam NKRI, sejak itu pula muncul ketidakpuasan hingga terjadi berbagai macam pergolakan yang menjadi terakumulasi dan menghadirkan OPM serta KKB sekarang ini.

Yorrys mengaku setuju persoalan Papua harus ditelisik dari dasar dan dipahami akar persoalannya secara utuh, antara lain soal pemerataan pembangunan dan ekonomi.

"Papua itu secara geografis sangat luas, pemekaran wilayah menurut saya harus dilakukan demi mempercepat proses pembangunan. Saya banyak berdialog dengan rakyat dan adik-adik mahasiswa Papua, dan semuanya memahami bahwa pemekaran wilayah adalah solusi untuk lebih mendekatkan Papua kepada kesejahteraan bersama," tandasnya.

Lihat juga video '10 Orang Tewas Dibantai KKB di Nduga Papua, Ini Identitas Korban':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT