ADVERTISEMENT

Buruh Singgung Reklamasi soal Banding UMP, Pemprov DKI Jawab Begini

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 20 Jul 2022 15:25 WIB
Audiensi Pemprov DKI dengan Buruh
Foto: Tiara Aliya/detikcom
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta menerima audiensi sembilan perwakilan federasi buruh di Balai Kota DKI hari ini. Dalam pertemuan itu, buruh mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan segera mengajukan banding putusan PTUN terkait penurunan UMP.

Pertemuan itu digelar di Kantor Kesbangpol DKI Jakarta Blok H Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Perwakilan Pemprov yang hadir di antaranya Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Hedy Wijaya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans DKI Jakarta Purnomo, serta Staf Biro Hukum DKI Jakarta M Tariq.

Salah satu perwakilan buruh, Sigit, menyatakan kesembilan federasi buruh telah mengadakan pertemuan internal. Hasilnya, mayoritas federasi mendukung Anies mengajukan banding.

"Kami selalu kawal Pak Gub sejak keluarkan revisi 1517. Hari ini kehadiran kami semangat beri dukungan kepada Pak Gub untuk banding, karena memang hari ini kondisi di lapangan teman-teman hanya tunggu di akhir bulan karena manajemen perushaan menurunkan upah tanpa melalui konunikasi bipartit," kata Sigit dalam pertemuan itu, Rabu (20/7/2022).

"Jadi harapan kami dukungan-dukungan yang kami berikan dari sejak Pak Anies calonkan menjadi Gub sampai UMP sampai hari ini bisa diterima Pak Gub. Kami sembilan federasi gugatan intervensi yang dukung sidang kemarin, 6 federasi mayoritas dukung Pak Gub lakukan gugatan," tambahnya.

Pemprov DKI merespons permintaan buruh mengajukan banding. Staf Biro Hukum DKI Jakarta M Tariq mengatakan pihaknya menunggu arahan pimpinan untuk menentukan sikap karena tak bisa bertindak aktif.

"Saya tambahkan. Biro hukum sifatnya tupoksi. Artinya kita tunggu arahan dari atas. Kita nggak bisa inisiatif sendiri. Kalau ada arahan atas banding, kita lakukan. Pada praktiknya kita masih koordinasi dengan SKPD terkait," ujar Tariq.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri berjanji bakal meneruskan usulan para buruh kepada Anies. Taufan menyebut usulan itu bakal dikaji oleh tim hukum Anies terlebih dahulu.

"Bukan tidak aktif. Mereka (Biro Hukum) aktif hari ini melaporkan bahwa pada prinsipnya bapak-bapak mendukung terjadinya proses banding. Maka Biro Hukum menulis bersama-sama kepada Pak Gub untuk dilaporkan. Nanti Pak Gub memilih kira-kira apa yang akan diputuskan. Beliau juga punya tim lagi mana keputusan aspek dari sisi hukum dan aspek politisnya, gimana dihitung," imbuhnya.

Buruh Singgung soal Reklamasi

Dalam kesempatan itu, Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso meminta Pemprov tak mengalah kepada Apindo. Dia lantas menyinggung proyek reklamasi yang juga digugat di pengadilan, tetapi pada akhirnya dimenangi Pemprov DKI.

"Kita berpikir pemerintah nggak boleh kalah sama sekelompok Apindo yang tidak ada kerugian apapun terhadap mereka, hanya moral aja. Karena nggak punya moral mereka gugat. Nggak boleh kalah. Masa reklamasi bisa menang, PTUN kalah," ucap Winarso.

"Ketika bicara konteksnya prinsip hukum, tahun depan entah siapa Gub-nya, diputuskan UMP, digugat lagi Apindo. Di tengah jalan dipenggal lagi Apindo. Nanti akhirnya Pak Anies disalahin dulu sih gini. Jangan sampai sejarah hitam," tambahnya.

Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengapresiasi tindakan buruh merekomendasikan banding terhadap putusan PTUN. Meski begitu, dia menekankan pihaknya tak bisa memberikan keputusan dalam pertemuan hari ini.

"Ini cuma kita saja yang rumuskan hari ini. Biar kita rumuskan sampai laporan hari ini di tempat beliau dan beliau baca ada 9 federasi support bapak. Barangkali tambah energi kita persahabatan kita bahwa antara DKI dan buruh komunikasi baik," imbuh Taufik.

Simak Video 'Buruh Minta Anies Banding Putusan UMP, Wagub DKI: Sedang Pertimbangkan':

[Gambas:Video 20detik]




(taa/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT