Jokowi Angkat Abdul Kadir Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan

ADVERTISEMENT

Jokowi Angkat Abdul Kadir Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan

Wildan Noviansah - detikNews
Senin, 18 Jul 2022 16:35 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir
Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir
Jakarta -

Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin acara penyerahan Kepres RI Nomor 65/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan masa jabatan tahun 2021-2026. Abdul Kadir diangkat menjadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan menggantikan Achmad Yurianto yang meninggal dunia.

"Saya mengucapkan selamat kepada Dr Abdul Kadir yang telah diangkat oleh bapak presiden sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS dan sekaligus merangkap sebagai Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) Kesehatan," kata Muhadjir saat sambutan dalam acara yang digelar di Ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta Pusat., Senin (18/7/2022).

Abdul Kadir sebelumnya menjabat sebagai Abdul Kadir sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Muhadjir berpesan agar memberikan kritik terhadap BPJS untuk perbaikan.

"Kewajiban dari pengawas untuk mengawasi sementara yang mengawasi juga harus siap untuk menerima saran masukan kritikan dari pengawas. Dan upayakan tiap bulan ada masukan bersifat korektif terhadap BPJS Kesehatan," ucapnya.

Muhadjir menyinggung BPJS Kesehatan masih banyak hal yang harus dikritisi. Bahkan kata dia, jika Abdul Kadir sebagai dewan pengawas kesulitan bisa menanyakan kritikan tersebut kepadanya.

"Saya kira BPJS Kesehatan masih terlalu banyak yang bisa dikritisi untuk perbaikan. Jangan khawatir Prof Kadir, nanti kalau kekurangan bisa tanya ke saya, saya tujukan nanti. Karena itu lebih baik kita tunjukkan kekurangan kekurangannya dari pada kita menutupi hal yang seharusnya tidak boleh menutupi," ujarnya.

Muhadjir juga berpesan agar Dewas BPJS nantinya bisa menindak segala pelanggaran yang ada. Jika terbukti adanya pelanggaran, jangan hanya diperingatkan tetapi langsung ditindak.

"Prosedur normalnya itu ada peringatan satu, dua, tiga, kalau nggak normal tidak berlaku itu. Ini contoh agak kasar, contohnya begini, kalau baru melompat pagar itu diingatkan, kalau membuka pintu diingatkan dua, tapi kalau sudah lari bawa barang curian masa diingatkan, ya harus dikejar. Dikejar dan ditangkap," katanya.

"Jadi kalau ada yang protes 'saya belum diperingatkan kok sudah ditindak', wong sudah lari bawa curian kok diperingatkan, itu gimana. Ya harus dikejar dan ditangkap, proses, lawan. Jadi itu karena itu saya mohon begitu, dewas tidak boleh ada exuse, jika ada penyimpangan, jangan kemudian diperingatkan, sudah numpang kok diperingatkan, harus ada tindakan. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Ini adalah amanah undang-undang yang harus kita tegakkan di dalam pelayanan terbaik," imbuhnya.

Sementara itu, Abdul Kadir menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Dia menilai amanah yang diberikan kepada dirinya bukan tugas yang ringan.

"Tentunya Ini bukan amanah yang ringan, tugas yang berat, tapi saya yakin dan percaya semua stakeholder yang terkait dengan BPJS Kesehatan termasuk kerjasama dan arahan dari bapak Menko, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, tentunya kita harapkan semua pelaksanaan kegiatan BPJS bisa berjalan dengan baik," katanya.

Lihat juga video 'Dirut BPJS Heran: Bayar Rokok Rp 150 Ribu Bisa, Iuran Rp 42 Ribu Berat':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT