TB Hasanuddin: Walkot Depok Tak Bisa Asal Usul Jakarta Raya, Ada Prosedurnya

ADVERTISEMENT

TB Hasanuddin: Walkot Depok Tak Bisa Asal Usul Jakarta Raya, Ada Prosedurnya

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 18 Jul 2022 05:46 WIB
Cagub Jabar TB Hasanuddin menjalani syuting Blak-blakan DCandidate detikcom di Jakarta
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Anggota DPR dari Jawa Barat, TB Hasanuddin menyebut Wali Kota Depok Mohammad Idris tak bisa asal usul gabung dengan DKI Jakarta. Menurutnya, butuh proses panjang untuk mengubah kewilayahan.

"Masalah administratif, dan status kota atau kabupaten dalam provinsi mana, tidak dapat diselesaikan hanya oleh para pejabat Pemda semata. Ada prosedur yang ditempuh," ucap politikus dari Fraksi PDIP tersebut, saat dihubungi, Minggu (17/7/2022).

TB Hasanuddin menyebut, ada syarat agar terjadi perubahan kewilayahan. Mulai dari syarat historis, hingga manfaat.

"Pertama berdasarkan historis, dan aspirasi masyarakat, kedua ada prosedur di legislatif yang harus ditempuh dan dibuat UU-nya, dan ketiga manfaat yang didapat. Kalau mau ya tempuhlah sesuai aturan," katanya.

TB Hasanuddin tak mau berpendapat apakah Depok akan lebih baik jika gabung Jakarta Raya. "Saya tidak bisa memutuskan," ucapnya.

Usulan Idris dan Teguran Wagub Jabar

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah di sekitar Jakarta, seperti Depok, disatukan menjadi Jakarta Raya. Dia kemudian menjelaskan alasan mengusulkan Depok masuk menjadi Jakarta Raya.

"Pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat, karena PAD-nya saja sangat jomplang, PAD kita baru Rp 1,2 triliun, Jakarta sudah ratusan triliun gitu dari sisi pembangunan," kata Idris di Jalan Karya Bakti, Beji, Jumat (15/7) lalu.

Idris mengatakan usulan Jakarta Raya itu terkait dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, katanya, ide Jakarta Raya pernah ada di era Orde Baru.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menolak usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Depok bergabung dengan Jakarta Raya. Uu menilai pernyataan Idris memancing kegaduhan di Jabar.

"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan statement yang membuat masyarakat gaduh dan membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu dilansir dari detikJabar, Sabtu (16/7/2022).

Uu menilai pernyataan Wali Kota Depok itu mendiskreditkan Pemprov Jabar, termasuk Ridwan Kamil dan Uu, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur dan Wagub Jabar. Seolah-olah wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) tidak maju karena bergabung dengan Jabar.

Lihat juga Video: Gaya Para ABG dari Pinggiran Jakarta di Citayam Fashion Week

[Gambas:Video 20detik]



(aik/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT