ADVERTISEMENT

Jokowi Digugat Terkait Pj Gubernur Banten, Mendagri: Kita Sesuai Prosedur

Dwi Rahmawati - detikNews
Minggu, 17 Jul 2022 11:44 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Dok. Kemendagri)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat DPC Permahi Banten terkait Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

"Nggak masalah, kita sudah sesuai prosedur. Sudah sangat sesuai prosedur," papar Mendagri Tito Karnavian di TMII, Jakarta Timur, Minggu (17/7/2022).

Kontra terkait Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Penjabat Gubernur Banten, menurut Tito, merupakan hal yang wajar. Namun ia pastikan akan ikuti ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau ada pihak-pihak keberatan, satu dua, saya kira wajar-wajar saja. Kalau ada yang menggugat, ya kita akan ikuti prosedur, kita akan hadiri gugatan itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, DPC Permahi Banten menggugat Jokowi di PTUN Jakarta. Gugatan terkait Keppres pengangkatan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.

Seperti dilihat di situs sipp.ptun-jakarta.go.id, Rabu (6/7/2022), pihak penggugat adalah DPC Permahi Banten. Sedangkan pihak tergugat tertulis Presiden Republik Indonesia. Gugatan itu didaftarkan pada Rabu 6 Juli 2022 dan bernomor 202/G/2022/PTUN.JKT.

"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan 1. Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor.48/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei 2022. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur dengan lampiran No.1.An. (Al.Muktabar,.M.Sc.) tanggal 9 Mei 2022," bunyi gugatan tersebut, seperti dilihat di situs sipp.ptun-jakarta.go.id.

"Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat 1. Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor.48/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei 2022. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur dengan lampiran No.1.An. (Al.Muktabar,.M.Sc.)tanggal 9 Mei 2022," lanjut bunyi keterangan gugatan tersebut.

DPC Permahi meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan tersebut. Selain itu, DPC Permahi meminta tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Pj Gubernur Banten Al Muktabar di Kemendagri, Kamis (12/5) lalu. Selain melantik Pj Gubernur Banten, Tito melantik empat Pj gubernur lain.

Lihat juga video 'Wakapolri Minta Pj Kepala Daerah Laporkan Polisi yang Cari-cari Kesalahan':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT