.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti posisi Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya dan Dirut Pasar Jaya. Plh Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan alasan pergantian dua Dirut tersebut untuk meningkatkan kinerja organisasi.
"(Dirut PAM Jaya diganti) yang pasti penyegaran, peningkatan kinerja organisasinya, harapannya seperti itu," kata Sigit di Jakarta International Stadium, Sabtu (16/7/2022).
Sigit mengatakan, didapuknya Arief Nasrudin sebagai Dirut PAM Jaya karena kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, Arief dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu ada mekanisme teknisnya. Nanti kan penilaian itu semua berbasis kompetensi, pengalaman dan ada panitia yang melaksanakan termasuk juga teman-teman di BP BUMD," ujarnya.
"(soal kandidat lain) Ini kan mekanisme RUPS, kandidat juga diatur GCG nya bahwa tidak cuma satu kandidat. Tapi sekali lagi itu ada panitianya , mekanisme asessmentnya, itu yang dikerjakan teman-teman BP BUMD kemudian mengajukan kepada pemegang saham sebagai bahan di RUPS," imbuhnya.
Ketika ditanya soal penggantian Dirut PAM Jaya dengan rencana putus kontrak swastanisasi air, Sigit tidak berkomentar panjang. Dia mengatakan semuanya sudah ada time line nya dan penggantian dalam hal ini tujuannya untuk penyegaran.
"Kalo bicara soal kontrak (swastanisasi air) itu kan sebetulnya sudah ada timeline nya. Kalo ini satu itu tadi penyegaran, dua kita pengen peningkatan kinerja organisasi. (Jangka waktu penyegaran) ada aturannya masa kerja dari direksi 4 tahun, komisaris 3 tahun," tuturnya.
Sama seperti penggantian Dirut PAM Jaya, alasan Dirut Pasar Jaya diisi oleh Tri Prasetyo juga dilakukan atas dasar keputusan tim seleksi.
"Mekanismenya ada tim yang melaksanakan seleksi kemudian ada fit and proper di BP BUMD mengajukan baru kemudian dirapatkan dengan pemegang saham," ujarnya.
Meskipun Tri Prasetyo bekas Operation General Manager salah satu perusahaan minimarket terkemuka, Sigit mengatakan tidak akan ada kepentingan lain dari pemberian jabatan Dirut Pasar Jaya kepada Tri.
"(kepentingan lain) nggak lah. Sekarang prosesnya ada panitia independen yang melakukan fit and proper. Tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan teknis yang disampaikan. Tapi sekali lagi BUMD sebetulnya adalah korporasi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan, tidak korporasi murni yang semata-mata mengejar profit dan keuntungan," pungkasnya.
(dek/dek)
