Mendagri Minta Pejabat Daerah Manfaatkan Industri Sawit untuk Rakyat

ADVERTISEMENT

Mendagri Minta Pejabat Daerah Manfaatkan Industri Sawit untuk Rakyat

Hanifa Widyas - detikNews
Sabtu, 16 Jul 2022 19:53 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: Mendagri Tito Karnavian. (screenshot YouTube KPU RI).
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah dan kepala desa bekerja sama memanfaatkan industri kelapa sawit untuk kepentingan rakyat. Ia mengingatkan dalam ranah kelapa sawit di dunia, Indonesia merupakan pemain dominan.

Kelapa sawit, lanjut Tito, tidak hanya memberikan pemasukan untuk pemerintah pusat dan daerah tetapi juga memberikan lapangan kerja serta manfaat besar lainnya bagi rakyat.

"Maka oleh karena itu, peran daripada kepala desa dan peran para bupati juga harus disertakan dalam tata kelola untuk industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona Indonesia ini," kata Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/7/2022).

Hal itu dikatakan Tito saat menghadiri acara 'Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan' di ABC International Stadium Ancol Jakarta. Acara tersebut digelar oleh Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengungkapkan dukungannya mengenai visi mempertahankan Indonesia sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable) atau bersahabat dengan lingkungan.

Ia menjabarkan masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan global warming menjadi salah satu isu penting di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut akan menjadi bencana yang melebihi pandemi COVID-19 jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menjaga lingkungan, termasuk mengelola hutan harus dilakukan agar tidak terjadi penebangan secara berlebihan karena pembukaan lahan kelapa sawit.

Untuk itu, ia mengimbau agar semua pihak menaati Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi konstitusi negara. Semua sumber daya alam yang ada di Indonesia baik bumi, air, dan semua di dalamnya, telah diamanatkan oleh UUD untuk digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

"Tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, tidak hanya investor atau pengusaha yang diuntungkan, yang paling utama adalah rakyat yang harus diuntungkan," tegasnya.

Meski begitu, lanjut Tito, dalam konteks industri kelapa sawit masih banyak terjadi permasalahan dengan rakyat. Rakyat tidak puas sebab hanya menjadi penonton di kampung atau di daerahnya.

Hal inilah yang menimbulkan adanya resistensi, seperti masalah pertanahan dengan rakyat karena pembukaan kelapa sawit. Kemudian ada dominasi dari pengusaha besar tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat.

"Bagaimana rakyat ini bisa mendapatkan nilai tambah dari adanya usaha investasi sawit yang ada di situ. Nah ini, memerlukan tata kelola yang lebih baik. Dan tata kelola yang baik ini perlu melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," ujarnya.

Tito kemudian menjelaskan pihak yang paling depan berhadapan dengan masyarakat adalah para kepala desa dan bupati, sehingga peran keduanya perlu dilibatkan.

"Sebab kepala desa sehari-hari bertemu, berhadapan, dan mendengarkan keluh kesah, usulan, serta aspirasi dari masyarakatnya. Bupati juga pada posisi sama, berhadapan langsung dengan masyarakat," pungkasnya.

Simak juga 'Luhut Minta BPKP Audit Perusahaan Sawit: Jangan Mau Diatur-atur!':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT