.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan warga miskin di Jakarta bertambah. Peningkatan angka kemiskinan ini menuai kritik dan pembelaan dari para anggota DPRD DKI Jakarta.
BPS mengungkap jumlah penduduk miskin di Jakarta bertambah 3.750 atau sekitar 4,69 persen dari total jumlah penduduk Jakarta. Dengan kenaikan itu, warga miskin di Jakarta total ada 502,04 ribu orang.
Dilansir dari Antara, Jumat (15/7/2022), data kenaikan warga miskin Jakarta berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022. Salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan di Jakarta karena pandemi Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini di antaranya disebabkan penurunan daya beli masyarakat karena dampak pandemi COVID-19," kata Kepala BPS DKI Anggoro Dwitjahyono di Jakarta.
BPS DKI menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk menghitung tingkat kemiskinan di Jakarta. Dengan pendekatan itu, BPS menilai kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau belanja.
Anggoro mengatakan turunnya daya beli warga juga dipicu adanya tingginya inflasi di periode September 2021 hingga Maret 2022. Kenaikan inflasi disebut mencapai 1,78 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok makanan di mana harga naik 3,51 persen.
BPS sendiri melakukan survei kemiskinan selama dua kali dalam satu tahun pada periode Maret dan September. Mengacu pada data BPS, angka kemiskinan di Jakarta pada September 2021 naik 0,02 persen dengan total warga miskin 498,20 ribu.
Selain itu, BPS DKI juga mencatat secara khusus penduduk sangat miskin bertambah 2.000 orang, dari 144,3 ribu orang pada September 2021 menjadi 146,3 orang pada Maret 2022.
Tingkat ketimpangan di Jakarta juga naik. Indeks ketimpangan naik dari 0,411 pada September 2021 menjadi 0,423 pada Maret 2022.
Ketimpangan pada kelompok pengeluaran terendah lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok pengeluaran atas. BPS DKI mengungkap pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terendah berkurang dari 17,02 persen pada September 2021 menjadi 16,60 persen pada Maret 2022. Sebaliknya, pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 47,78 persen menjadi 50,18 persen.
PDIP Kritik Anies soal Kemiskinan Naik
PDIP mengkritik ucapan dan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gara-gara kemiskinan di DKI naik. PDIP mengatakan ucapan Anies tidak sesuai dengan hasil di lapangan.
"Di sini lah bahwa Anies selalu mengatakan menaikkan pendapatan atau menaikkan kesejahteraan hidup di Jakarta, tapi fakta di lapangan seperti ini hasil BPS-nya. Jadi pengucapan dengan fakta lapangan berbeda," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Pandapotan Sinaga kepada wartawan, Jumat (15/7/2022) malam.
Simak Video 'Djarot Prihatin Kemiskinan di DKI: Kalau Kita 1 Periode Lagi, Pasti di Bawah 5%':
Dia menilai komitmen Anies hanya menjadi wacana saja dalam usaha menurunkan angka kemiskinan. PDIP akan mencecar anak buah Anies soal bertambahnya warga miskin di Jakarta.
"Artinya memang dalam kepemimpinan Anies ini untuk menyejahterakan dan menurunkan tingkat kemiskinan rakyat Jakarta hanya omongan saja, fakta lapangannya nggak ada. Itu yang perlu disikapi dan nanti kita pertanyakan kepada SKPD terkait," ujarnya.
Dia mengatakan Anies hanya berjanji saja untuk menyejahterakan warga DKI Jakarta. Namun, katanya, janji itu tak selaras dengan eksekusi sehingga tidak adanya kesinambungan.
"Kita juga memang melihat bahwa 5 tahun yang dilaksanakan Anies meningkatkan kesejahteraan tak sesuai dengan yang selalu diucapkannya. Itu tanggung jawab kita bersama juga, pertumbuhan ekonomi juga nggak selaras dengan bagaimana mengatasi kemiskinan," ujarnya.
PKS Membela Anies
PKS DKI Jakarta membela Anies Baswedan yang dikritik lantaran jumlah penduduk miskin di Ibu Kota bertambah menjadi 502 ribu orang berdasarkan data BPS DKI Jakarta. PKS justru menunjukkan hasil kerja Anies yang lain.
"Dari data yang kami pelajari di Jakarta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta justru menurun yaitu dari 8,52% di bulan Februari 2021 menjadi 8,00% di bulan Februari 2022. Adapun angka kemiskinan di Jakarta bulan September 2021 adalah 4,67% yang artinya turun 0,05% dari 4,72% di bulan Maret 2021," kata Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli.
"Dan tingkat kemiskinan Jakarta yang 4,67% itu adalah termasuk nomor 3 terendah di Indonesia. Bahkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Jakarta adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Data-data tersebut adalah data resmi BPS Januari 2022," imbuhnya.
Data-data tersebut, menurut Taufik, adalah 'rapor' dari hasil kerja pemerintah pusat dan daerah. Dia menilai kerja pemerintah sudah cukup baik.
"Yang perlu dimonitor adalah kerja dari pemerintah, terutama ketika pandemi COVID terjadi. Saya menilai pekerjaan pemerintah sudah cukup baik untuk menahan laju peningkatan pengangguran atau kemiskinan," ujarnya.
Taufik menjelaskan pemerintah pusat meluncurkan program sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dia juga mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga meluncurkan BST, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Lansia (KJL).
"Pemda DKI bersama pempus (pemerintah pusat) juga menggelontorkan bansos dalam bentuk natura, memberikan insentif untuk UMKM, membebaskan biaya rumah susun sewa (rusunawa). Hal-hal tersebut ternyata mampu meredam penurunan daya beli masyarakat sehingga mengurangi risiko masyarakat menjadi penduduk miskin, seperti yang tergambar dalam data-data BPS Januari 2022 tersebut," ucap Taufik.
"Jadi data dan fakta yang kami dapat di lapangan menunjukkan bahwa Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya sudah banyak bekerja untuk menyejahterakan warga DKI Jakarta. Terlebih lagi di masa-masa pandemi COVID," imbuhnya.
Penjelasan Wagub DKI
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI terus mengupayakan berbagai solusi mengatasi kemiskinan di Ibu Kota.
"Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat terus mengupayakan berbagai program dan solusi yang dibuat," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Di sisi lain, Riza memandang peningkatan kemiskinan tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di seluruh RI. Dia menyebut kondisi ini sudah terjadi selama pandemi COVID-19.
"Jadi peningkatan kemiskinan tidak hanya di DKI tetapi seluruh Indonesia itu disebabkan karena pandemi COVID yang lebih dari 2 tahun," ujarnya.
Riza mengatakan pihaknya terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di Jakarta hingga membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Di samping itu, pihaknya juga berupaya mengatasi inflasi.
"Jadi Pemprov jajaran kami, pak gubernur memimpin kami di DKI untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Memastikan ketersediaan barang, harga terjangkau membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya," jelasnya.
