.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengungkap jumlah penduduk miskin di Ibu Kota bertambah menjadi 502,04 ribu orang. PDIP mengkritik ucapan dan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan hasil di lapangan.
"Di sini lah bahwa Anies selalu mengatakan menaikkan pendapatan atau menaikkan kesejahteraan hidup di Jakarta, tapi fakta di lapangan seperti ini hasil BPS-nya. Jadi pengucapan dengan fakta lapangan berbeda," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Pandapotan Sinaga kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).
Dia menilai komitmen Anies hanya menjadi wacana saja dalam usaha menurunkan angka kemiskinan. PDIP akan mencecar anak buah Anies soal bertambahnya warga miskin di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya memang dalam kepemimpinan Anies ini untuk menyejahterakan dan menurunkan tingkat kemiskinan rakyat Jakarta hanya omongan saja, fakta lapangannya nggak ada. Itu yang perlu disikapi dan nanti kita pertanyakan kepada SKPD terkait," ujarnya.
Usaha Anies untuk mensejahterakan warga DKI Jakarta, menurutnya, hanya di bibir saja. Ada bidang tertentu yang menurut Pandapotan tak selaras sehingga tidak adanya kesinambungan.
"Kita juga memang melihat bahwa 5 tahun yang dilaksanakan Anies meningkatkan kesejahteraan tak sesuai dengan yang selalu diucapkannya. Itu tanggung jawab kita bersama juga, pertumbuhan ekonomi juga nggak selaras dengan bagaimana mengatasi kemiskinan," imbuhnya.
Warga Miskin di DKI Bertambah
Diberitakan sebelumnya, BPS DKI Jakarta mengungkap jumlah penduduk miskin di Ibu Kota bertambah 3.750 atau sekitar 4,69 persen dari total jumlah penduduk Jakarta. Dengan kenaikan itu, warga miskin di Jakarta total ada 502,04 ribu orang.
Seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/7), data kenaikan warga miskin Jakarta berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022. Salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan di Jakarta adalah pandemi Corona.
BPS DKI menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk menghitung tingkat kemiskinan di Jakarta. Dengan pendekatan itu, BPS menilai kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau belanja.
Kepala BPS DKI Anggoro Dwitjahyono mengatakan turunnya daya beli warga juga dipicu adanya tingginya inflasi di periode September 2021 hingga Maret 2022. Kenaikan inflasi disebut mencapai 1,78 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok makanan di mana harga naik 3,51 persen.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan juga 'Djarot Prihatin Kemiskinan di DKI: Kalau Kita 1 Periode Lagi, Pasti di Bawah 5%':
Respons Wagub DKI
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI terus mengupayakan berbagai solusi mengatasi kemiskinan di Ibu Kota.
"Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat terus mengupayakan berbagai program dan solusi yang dibuat," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/7).
Di sisi lain, Riza memandang peningkatan kemiskinan tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di seluruh RI. Dia menyebut kondisi ini sudah terjadi selama pandemi COVID-19.
"Jadi peningkatan kemiskinan tidak hanya di DKI tetapi seluruh Indonesia itu disebabkan karena pandemi COVID yang lebih dari 2 tahun," ujarnya.
