.webp)
Tim kuasa hukum mengatakan istri Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah mengajukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saat ini mereka sedang menunggu respons dari LPSK.
"Mengenai LPSK, kami kemarin sudah membuat pengaduan atau permohonan pendampingan kepada LPKS," kata kuasa hukum keluarga Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis, kepada wartawan di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022).
Permohonan pendampingan dari LPSK ini diajukan setelah terjadi peristiwa baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Istri Ferdy Sambo juga berada di lokasi baku tembak tersebut. Insiden baku tembak disebut bermula dari Brigadir J yang hendak melecehkan istri Ferdy Sambo.
Arman mengatakan permohonan itu akan dibahas terlebih dahulu oleh LPSK. Setelah itu, barulah diputuskan kapan pendampingan akan dimulai.
"Dari LPSK akan sesuai prosedur, akan membuat pleno. Setelah itu akan memutuskan kapan memulai pendampingan," katanya.
Dia menyebut pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan pendampingan tersebut pada Kamis (14/7). Dia menyebut saat ini kondisi istri Kadiv Propam tengah dalam perawatan intensif.
"Jadi kemarin kami secara resmi sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan terhadap ibu atau klien kami," katanya.
Kapolri Bentuk Tim Khusus
Peristiwa itu terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat (8/7) pukul 17.00 WIB.
Simak video 'Komnas HAM Janji Tegakkan Keadilan di Kasus Polisi Tembak Polisi':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah bekerja untuk mengusut insiden baku tembak tersebut. Tim khusus ini dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
"Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabik (Kabaintelkam) kemudian juga ada As SDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal," kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Selasa (12/7) kemarin.
Komnas HAM dan Kompolnas turut disertakan dalam tim khusus itu. Dia memastikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga temuan terkait kasus itu akan disampaikan transparan dan periodik sehingga menjawab keraguan publik.
Jenderal Sigit mengatakan proses pengusutan kasus dilakukan secara objektif dan transparan. Dia juga memastikan penyelidikan dan penyidikan kasus tetap menjunjung HAM dan undang-undang.
