Sahroni Dukung Pemecatan Brotoseno: Jaga Semangat Antikorupsi

ADVERTISEMENT

Sahroni Dukung Pemecatan Brotoseno: Jaga Semangat Antikorupsi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 14 Jul 2022 17:03 WIB
Ahmad Sahroni didampingi pengacaranya, Arman Hanis memberikan pernyataan soal pelaporan kepada Adam Deni di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2022).
Ahmad Sahroni (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pimpinan Komisi III DPR RI mendukung Polri memecat AKBP Brotoseno berdasarkan hasil sidang peninjauan kembali (PK) terkait putusan etik AKBP Brotoseno. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai publik sulit menerima eks narapidana masih bertugas di lingkungan Polri.

"Tentunya kami mendukung dan menyambut baik keputusan dari Komisi Peninjauan Kembali (PK) terkait kasus AKBP Brotoseno. Ini sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

"Selain itu, memang secara rasa keadilan, agak sulit diterima jika mantan napi bisa kembali bertugas sebagai polisi yang merupakan pejabat publik," imbuhnya.

Bendum Partai NasDem itu mengapresiasi pimpinan Polri sudah bekerja secara profesional, sehingga insan di dalam lembaga penegakan hukum terjaga dan bekerja dengan integritas dan transparan.

"Saya mengapresiasi kinerja Komisi PK yang telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan terbuka. Kita juga perlu terus menjaga semangat antikorupsi di tubuh berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, salah satunya adalah memastikan para pejabat di dalamnya adalah mereka yang berintegritas, transparan, dan tidak berani bermain-main dengan hukum," imbuhnya.

AKBP Brotoseno Dipecat

Polri sebelumnya mengumumkan hasil sidang peninjauan kembali terhadap putusan etik AKBP Brotoseno. Berdasarkan hasil sidang PK, AKBP Brotoseno resmi mengakhiri masa dinasnya di Polri setelah menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Berdasarkan hasil PK atas nama AKBP Brotoseno yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 13.30 WIB memutuskan untuk memberatkan sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 13 Oktober 20220 menjadi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat konferensi pers, Kamis (14/7).

Seperti diketahui, Komisi Peninjauan Kembali untuk melakukan PK atas putusan sidang etik AKBP Brotoseno telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjuk menjadi pimpinan sidang PK terhadap putusan etik Brotoseno.

Komisi PK tersebut diketahui disahkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 29 Juni 2022.

"Bapak Kapolri menunjuk sebagai pimpinan sidang nantinya, sidang KKEP PK terhadap Saudara AKBP BS adalah Bapak Wakapolri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/6).

(rfs/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT